WADUH! Kadis LHK Bengkulu Selatan Larang Tanam Sawit, Kenapa?

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 18 Oct 2024 - 06:11

Kadis LHK Bengkulu Selatan larang masyarakat tebang pohon dan tanam sawit-Sumber Foto: ROHIDI/RKa-

waduh! kadis lhk bengkulu selatan larang tanam sawit, kenapa?                            bengkulu selatan (bs) - pemkab bs melalui kadis lhk bs ir. haroni, sp melarang masyarakat menebang pohon dan mengganti dengan tanaman sawit.
larangan tersebut ditegaskan kadis lhk bagi masyarakat yang ingin menggarap kawasan taman hutan raya (tahura) geluguran kecamatan ulu manna.
hal tersebut lantaran, tahura merupakan hutan konservasi dan  masuk kawasan pelestarian alam terluas yang ada di kabupaten bs.
yang mana, kawasan yang telah ditata batas dan dipetakan secara definitif pada tahun 2023 ini, sejatinya merupakan alih fungsi dari hutan produksi terbatas (hpt) bukit rabang sejak tahun 2011 lalu.
sehingga, kelestarian hutan harus tetap dijaga. oleh karena itu, haroni mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melanggar ketentuan.
terbaru sosialisasi dilaksanakan di dusun karang agung desa air tenam kecamatan ulu manna. masyarakat diberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan tahura geluguran.
baca juga:harga tbs sawit di bengkulu selatan kalah jauh dengan daerah tetangga, cek harga terbarunya
baca juga:harga tbs sawit di bengkulu terus turun, ini harga yang dirilis
selain itu, kemitraan konservasi, dan pembentukan kelompok tani hutan konservasi (kthk). sebab, dusun karang agung menjadi salah satu lokasi dan buffer zone tahura geluguran.
"skema perhutanan sosial menjadi arus utama (mainstream, red) dalam pengelolaan hutan di indonesia saat ini," tegas haroni.
lebih lanjut haroni, dalam undang-undang konservasi nomor : 5 tahun1990 ditegaskan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.
ini mengamanahkan, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan konservasi, termasuk tahura.
haroni menegaskan, tahura merupakan habitat flora dan fauna endemik sumatera. untuk fauna yakni, bunga bangkai dan bunga rafflesia serta beberapa tumbuhan langka lainnya.
sedangkan, fauna meliputi harimau, beruang madu, siamang, owa-owa, dan aneka burung menjadikan kawasan hutan ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.
meskipun sebagian arealnya telah digarap oleh masyarakat sejak lama menjadi kebun kopi, durian, dan berbagai tanaman lainnya.
namun masyarakat yang menggarap lahan di dalam dan sekitar tahura geluguran tetap harus mematuhi aturan pengolahan lahan secara bijaksana dengan berpedoman pada aturan.
untuk itu, dlhk bs menginisiasi pembentukan kelembagaan kthk yang akan menjadi mitra pengelola tahura geluguran secara kolaboratif.
"tapi itu tadi, masyarakat para penggarap tidak diperbolehkan membuka lahan baru dalam areal tahura," tegasnya.
kadis melanjutkan, penggarap hanya boleh mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah dibuka sebelumnya dengan tanaman produktif.
tanaman yang dimaksud merupakan tanaman yang bisa menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu (hhbk) seperti durian, jengkol, petai, nangka, cempedak, alpukat, dan rotan.
masyarakat selaku penggarap tidak diperbolehkan menebang pohon dan menanam sawit di dalam areal tahura geluguran.
untuk tanaman sawit yang sudah terlanjur ditanam akan diselesaikan sesuai skema pada peraturan menteri lhk nomor : 14 tahun 2023 tentang penyelesaian usaha dan/atau kegiatan terbangun pada ksa, kpa, dan taman buru.
menurut kadis, kelembagaan kthk dan kemitraan konservasi perlu dibangun sebagi wujud kolaborasi dalam pengelolaan hutan konservasi.
kthk bukan hanya menjadi wadah komunitas petani penggarap di areal tahura saja, melainkan berperan sebagai media pembelajaran, peningkatan kapasitas sdm.
bukan itu saja, juga untuk pemecahan masalah, kerjasama dan gotong royong, pengembangan usaha produktif dan pemasaran, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.
tanpa adanya peran serta aktif masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan secara sadar, maka visi mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera mustahil akan tercapai. 
"sanksinya sangat berat. terutama bagi perusakan hutan seperti pembalakan liar, perambahan dan perkebunan ilegal dan lainnya," pungkasnya. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan