Mendekati Waktu Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Politik Risywah Haram

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 17 Oct 2024 - 17:22

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Politik Risywah Haram, ini disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syamsul Anwar. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

mendekati waktu pilkada, muhammadiyah   keluarkan fatwa politik risywah haram                            koranradarkaur.id – mendekatu waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024  yang tinggal menghitung hari lagi,  tepatnya hari pencoblosan pilkada 2024 di jadwalkan pada tanggal 27 november 2024.
dengan akan dilaksanakan pilkada serentak 2024, pimpinan pusat (pp) muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tegas tentang tata politik yang dimainkan pelaku dan tim suksesnya.
muhammadiyah keluarkan fatwa politik risywah haram, sehingga bagi yang melakukan merupakan prilaku yang melanggar ketentuan agama. 
dikutif dari tempo.co, ketua pp muhammadiyah, syamsul anwar mengatakan,  muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang merusak.
politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi yang sejati di bangsa ini.
pp muhammadiyah menegaskan rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. ini sesuai amanat uud 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat.
baca juga:data ikp bawaslu, ini 10 daerah rawan di pilkada 2024, bagaimana daerah anda?
baca juga:pengunaan sirekap pilkada 2024, kpu gencar lakukan simulasi
pilkada harus menghasilkan pemimpin yang setia pada semangat pancasila dan agama, serta mampu mengelola birokrasi dengan bersih.
fatwa majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah menegaskan politik uang dalam bentuk apa pun adalah haram, seperti sogokan, imbalan atau transaksi jual beli suara, semuanya melanggar nilai-nilai agama dan hukum.
politik uang akan mendorong praktek korupsi dan sangat merusak integritas demokras.
yang mana segala bentuk suap dalam pilkada tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip agama.
oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menerima dan menolak segala bentuk politik uang di pilkada 204.
baca juga:hari pencoblosan pilkada 2024 masuk libur nasional? inilah penjelasannya
seluruh masyarakat, termasuk warga muhammadiyah untuk menjauhkan diri dari praktik politik uang yang dapat mencederai nilai-nilai agama dan demokrasi.
muhammadiyah mengingatkan lemahnya demokrasi dan meningkatnya korupsi di berbagai sektor merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa dan negara.
saat ini  demokrasi semakin lemah dan tingginya eskalasi korupsi di berbagai sektor. maka perlu  ada perbaikan tata kelola birokrasi.
dengan begitu maka  birokrasi negara dapat dikelola sesuai dengan jiwa pancasila dan prinsip-prinsip agama.
terpisah, ketua pengawas pemilu (bawaslu) ri rahmat bagja mengatakan,  dalam mengantisipasi politik sara, hoax dan ujaran kebencian di pilkada 2024. 
baca juga:10 daerah rawan konflik pilkada 2024, apakah bengkulu masuk? cek di sini
bawaslu telah membentuk organisasi sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). untuk penanganan dugaan tindak pidana isu sara.
selain itu juga bawaslu telah merangkul para tokoh agama, pemuda, kemasyarakatan maupun tokoh -tokoh lainya dalam mengantisipasi terjadinya isu sara di pilkada 2024. 
pembentukan gakkumdu sebagaimana amanat yang tertuang dalam pasal 152 uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.
pemerintah daerah juga bertanggung jawab membantu dalam menyukseskan pilkada 2024, selain penegak hukum yang tergabung dalam gakkumdu.
fungsi menyelenggarakan  adalah dengan melakukan pembinaan dan memberikan sosialisasi, baik secara informal maupun formal, kepada masyarakat terkait dengan informasi ancaman-ancaman sanksi yang dapat terjadi jika ada masyarakat yang nekat bermain dengan isu sara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan