Diperiksa Jaksa Akibat Kredit Bank Macet, Alasan Puluhan PNS dan Perangkat Desa Bikin Geleng Kepala

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 06:28

Kredit bank macet milik PNS dan perangkat desa di Bengkulu Selatan--

Dalam kesempatan itu, lanjut Hendra, pihaknya meminta kepada seluruh debitur yang nunggak angsuran bank agar segera membayar kewajibannya.

Mengingat, uang yang dulunya dipinjam oleh para debitur tersebut merupakan uang negara. Sebab, BRI dan Bank Bengkulu merupakan perbankan di dalam BUMN dan BUMD.

Namun, jika para debitur tetap tidak mau membayar kewajiban tersebut, maka akan menghadapi proses hukum yang lebih lanjut.

Sebab, pihak perbankan akan melakukan gugatan secara perdata. Bahkan, langkah lain yang akan dilakukan yaitu, penyitaan aset milik para debitur.

"Sesuai kesepakatan, kami minta debitur membayar tunggakannya. Kalau tidak, maka akan dilakukan gugatan perdata dan penyitaan aset," tegas Hendra.

Kasi Intel menambahkan, para debitur BRI dan Bank Bengkulu diberi waktu untuk membayar tunggakan paling lambat hingga tanggal 25 Desember 2024.

Dalam kurun waktu itu wajib ada progres, jika tidak ada progres sama sekali, maka akan dilakukan upaya tegas oleh pihak bank dan Kejari BS.

Sekadar mengingatkan, puluhan debitur dari kalangan PNS dan perangkat desa yang alami kredit macet tersebut sudah berlangsung satu hingga dua tahun.

Tidak tanggung-tanggung, total kredit bank macet dari para pegawai dan perangkat desa tersebut saat ini tembus hingga Rp 8 Miliar lebih. *

diperiksa jaksa akibat kredit bank macet, alasan puluhan pns dan perangkat desa bikin geleng kepala                            bengkulu selatan (bs) - diperiksa  jaksa karena kredit bank macet, alasan puluhan pns dan perangkat desa di bs bikin geleng-geleng kepala.
yang mana, para pegawai maupun perangkat desa yang menunggak bayar pinjaman bank itu didasari oleh beberapa alasan yang mengejutkan.
diantaranya, mulai dari gaji pegawai yang lebih kecil dari pembayaran bank atau minus, serta ada pula yang mengaku jika ekonomi sedang sulit.
seperti diberitakan sebelumnya, ada puluhan pns dan perangkat desa di kabupaten bs dipanggil kejari bs karena mengalami kredit bank macet.
oleh karena itu, kejari bs yang memang sudah mou dengan pihak perbankan, melakukan pemanggilan pada, rabu 10 oktober 2024 lalu untuk diperiksa.
dalam pemeriksaan tersebut, para pegawai maupun perangkat desa telah mengakui. namun, hal itu tidak terlepas karena kondisi yang tengah sulit.
yang paling banyak, rata-rata mereka mengaku jika penghasilan setiap bulan lebih kecil dari pembayaran angsuran bank yang harus dibayarkan.
bahkan, ada yang mengaku meskipun mereka pegawai dan perangkat desa, namun gaji yang mereka teriama kadang tidak cukup untuk biaya hidup per hari.
kajari bs nurul hidayah, sh, mh melalui kasi intel hendra catur putra, sh, mh membenarkan, pihaknya telah memanggil pns dan perangkat desa yang mengalami kredit bank macet.
baca juga:kredit bank puluhan pns, pensiunan hingga perangkat desa di bengkulu macet, tunggakan tembus rp 8 miliar
baca juga:tersangka korupsi mantan kepala smk it kembali diperiksa jaksa, sidang tertunda, ini alasannya
menurut kasi intel, alasan para debitur yang mengalami kredit bank macet itu bermacam-macam. seperti, pns alasan karena gaji sudah minus atau lebih besar untukbayar bank darpada gaji diterima.
sedangkan, untuk debitur petani yang merangkap jadi perangkat desa beralasan karena kondisi perekonomian yang memang sedang sulit. apalagi, gaji perangkat tidak terlalu besar.
"ya benar, kita sudah panggil pns dan perangkat desa yang alami kredit bank macet. alasan mereka karena gaji minus dan ekonomi sulit," ungkap kasi intel.
dalam kesempatan itu, lanjut hendra, pihaknya meminta kepada seluruh debitur yang nunggak angsuran bank agar segera membayar kewajibannya.
mengingat, uang yang dulunya dipinjam oleh para debitur tersebut merupakan uang negara. sebab, bri dan bank bengkulu merupakan perbankan di dalam bumn dan bumd.
namun, jika para debitur tetap tidak mau membayar kewajiban tersebut, maka akan menghadapi proses hukum yang lebih lanjut.
sebab, pihak perbankan akan melakukan gugatan secara perdata. bahkan, langkah lain yang akan dilakukan yaitu, penyitaan aset milik para debitur.
"sesuai kesepakatan, kami minta debitur membayar tunggakannya. kalau tidak, maka akan dilakukan gugatan perdata dan penyitaan aset," tegas hendra.
kasi intel menambahkan, para debitur bri dan bank bengkulu diberi waktu untuk membayar tunggakan paling lambat hingga tanggal 25 desember 2024.
dalam kurun waktu itu wajib ada progres, jika tidak ada progres sama sekali, maka akan dilakukan upaya tegas oleh pihak bank dan kejari bs.
sekadar mengingatkan, puluhan debitur dari kalangan pns dan perangkat desa yang alami kredit macet tersebut sudah berlangsung satu hingga dua tahun.
tidak tanggung-tanggung, total kredit bank macet dari para pegawai dan perangkat desa tersebut saat ini tembus hingga rp 8 miliar lebih. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan