Pro Kontra Pengangkatan Pj Sekda Lebong, Kabiro Hukum: "Telah Sesuai Peraturan"

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 19:49

Kegiatan jumpa pers di ruang Media Center Kantor Gubernur Bengkulu terkait pro kontra Sekda Lebong, Kamis, 10 Oktober 2024. -Sumber foto: koranradarkaur.id-

pro kontra pengangkatan pj sekda lebong, kabiro hukum: "telah sesuai peraturan"                            bengkulu - pengangkatan kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, ir.donni swabuana, st, m.si sebagai pejabat (pj) sekda lebong belakangan menuai pro dan kontra. 
apalagi setelah kementerian dalam negeri (kemendagri) ri melakukan anulir pengangkatan donni sebagai pj sekda lebong.
yang tertuang dalam surat nomor : 100.2.2.6/7974/otda perihal penjelasan terhadap pengangkatan penjabat sekda kabupaten lebong tertanggal 8 oktober 2024.
surat ini ditandatangani direktur jenderal otonomi daerah komjen pol drs.tomsi tohir m.si,.  
menanggapi polemik pengangkatan pj sekda lebong ini.pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akhirnya buka suara.
baca juga:pencarian pelaku maling motor pakai orang pintar, pelaku diduga 2 orang, jaringan dari lampung 
yakni dengan menggelar jumpa pers yang dilakukan asisten iii setda provinsi bengkulu h nandar munadi, s.sos, m.si didampingi kabiro hukum pemprov bengkulu hendri donan. kegiatan dipusatkan di ruang media center kantor gubernur bengkulu, kamis 10 oktober 2024.
dalam jumpa pers, hendri donan mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menilai pengangkatan donni swabuana sebagai pj sekda lebong. telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
di mana yang jadi acuan pengangkatannya, yakni peraturan presiden (perpres) nomor 3 tahun 2018 tentang pejabat sekretaris daerah. 
baca juga:berdasarkan pkpu 13, ini pihak-pihak yang dilarang berkampanye 
"kami mencermati ini serba dilematis yang menjadi perdebatan sekarang. kalau kita lihat dengan perpres 3 tahun 2018 dengan permendagri 91 tahun 2019 tidak ada ruangnya. justru gubernur akan melanggar kedua peraturan ini kalau saran surat mendagri ini kita lakukan," jelas hendri donan. 
pejabat yang disarankan dalam surat mendagri ri nomor: 100.2.2.6/7974/otda, atas nama mahmud siam, sp., m.m., nip. 196908051989031009, jabatan staf ahli bupati bidang hukum dan politik kabupaten lebong.
pasalnya mahmud siam, merupakan pejabat struktural eselon ii di kabupaten lebong, bukan di pemprov bengkulu.
"kaitan dengan surat mendagri ini, kita akan lakukan koordinasi dengan mendagri secepatnya. agar polemik ini tidak berkepanjangan, dan dapat kepastian hukum," kata hendri.
baca juga:kabar gembira! tak lulus tes, peserta seleksi pppk di bengkulu selatan punya kesempatan kedua
senada, kuasa hukum pemprov bengkulu, aan julianda, sh, mh mengatakan, menurutnya mekanisme penujukan donni swabuana untuk menggantikan pj sekda lebong sebelumnya.
yakni mahmud siam yang berakhir sk-nya pada 27 september 2024 lalu. telah sesuai aturan, baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya. 
aan juga mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap menjaga dan membuat situasi kondusif. meskipun tahapan pilkada sedang berjalan, tetapi roda pemerintahan tidak boleh berhenti. selain itu diharapkan tak mengaitkan urusan pemerintahan ke ranah politik.
"bahwa penunjukan donni swabuana sebagai pj sekda lebong tidak ada muatan politis. kemudian penunjukannya juga telah sesuai peraturan perundangan undangan. seperti berdasarkan pasal 3 permendagri nomor 91 tahun 2019," jelasnya pada awak media. 
perlu diketahui, beberapa isi dalam  surat mendagri ri nomor: 100.2.2.6/7974/otda ini. 
baca juga:fantastis! kerugian negara dugaan korupsi dana bok puskesmas tembus ratusan juta, ini kata jaksa
seperti dalam poin 2 (a) surat tersebut tertulis terhadap pengangkatan penjabat sekda lebong kabupaten lebong atas nama donny swabuana, st, m.si, nip.198103182008041001, jabatan kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, yang ditetapkan melalui surat keputusan gubernur bengkulu nomor: 800.1.3-p.2112 tahun 2024 tanggal 27 september 2024.
ditegaskan bahwa pengangkatan tersebut belum mendapatkan persetujuan tertulis mendagri sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016, dan agar plt gubernur bengkulu membatalkan surat keputusan gubernur bengkulu nomor 800.1.3-p.2112 tahun 2024 tanggal 27 september 2024.
selanjutnya pada poin 2 (b) tertulis terhadap surat bupati lebong nomor: 800/835/bkpsdm-2/2024, tanggal 29 september 2024.
hal koordinasi perpanjang masa jabatan penjabat sekda lebong disampaikan bahwa untuk pelaksanaannya agar plt bupati lebong berkoordinasi dengan plt gubernur bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat 11 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan