MEMALUKAN! Nunggak 3 Tahun, 6 Perusahaan Telekomunikasi di Kaur Akhirnya Lunasi PBB

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 06 Oct 2024 - 19:17

Petugas Pendapatan BPKAD Kaur yang siap memberikan pelayanan. -Sumber foto: DOK/RKa-

memalukan! nunggak 3 tahun, 6 perusahaan telekomunikasi di kaur akhirnya lunasi pbb                            bintuhan – sebuah prihal yang tidak layak ditiru yang dilakukan 6 perusahaan telekomunikasi yang ada di kabupaten kaur.
sebab, 6 perusahaan ini dengan sengaja nunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb), perdesaan dan perkotaan (p2) 3 tahun.
setelah dilakukan upaya penagihan, akhirnya 6 perusahaan melunasi tunggakan pbb mereka.
adapun jumlah tunggakan tersebut lebih rp 50 juta.
“dalam upaya penagihan, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) melakukan langkah mulai dari menyurati hingga menyegel lokasi tower perusahaan,” kata kepala bpkad harles feferman, se, mm melalui kabid pendapatan purwanto se, minggu 6 oktober 2024.
baca juga:desa wisata cibuntu jawa barat ada ritual sedekah bumi, inilah yang menariknya
dikatakannya, 6 perusahaan yang menunggak pembayaran pbb tersebut yakni, pt tower bersama grup jumlah tunggakan pbb rp 22 juta, pt dayamitra telekomunikasi rp 5 juta, pt centratama menara indonesia rp 1,7 juta dan pt protelindo rp 700 ribu, pt telekomunikasi seluler rp 7,9 juta dan pt indosat oredo dengan tunggakan rp 17,5 juta.
sedangkan jumlah seluruhnya rp 50 juta lebih. jumlah ini belum termasuk pbb tahun 2024 baru penghitungan dari tahun 2019-2023. 
baca juga:bikin heboh! baleho ajakan pilih kotak kosong bergambar ketua kpu beredar di beberapa daerah
lanjutnya, untuk tunggakan tahun 2019-2023 telah lunas. sedangkan tahun 2024 saat ini masih dalam penghitungan, akhir tahun nanti pihaknya kembali akan melakukan pendataan terhadap seluruh tower telekomunikasi yang berdiri di kabupaten kaur.
setelah itu, semua perusahaan kembali akan diberikan surat agar segera membayar kewajibannya. 
ditambahkannya, saat ini tarif pbb telah diatur dalam undangan-undangan dan juga telah disahkan melalui peraturan daerah (perda).
pada tahun 2024 ini pbb naik di angka 0,5 persen, ini tidak berlaku di setiap bangunan.
baca juga:harga tbs sawit di bengkulu terus turun, ini harga yang dirilis
artinya, pemungutan pbb masih sesuai dengan besaran nilai bangunan itu sendiri.
bangunan atau tanah yang nilai jualnya diangka rp 500 juta ke bawah dikenakan pajak sebesar 0,3 persen.
sedangkan bangunan yang nilai jualnya diangka rp 500 juta ke atas di kenakan tarif pbb sebesar 0,5 persen dan sudah diberlakukan di kabupaten kaur.
karena memang perda yang mengaturnya telah ditetapkan. bpkad kaur juga telah  melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi besaran pbb yang harus di bayarkan di tahun 2024 ini.
tingkat kesadaran masyarakat kabupaten kaur untuk melakukan pembayaran pbb masih kurang.
karena data terakhir, di tahun 2016 yang tunggakan pbb warga kaur masih membengkak hingga milyaran rupiah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin 8 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan