17,5% Penduduk Bengkulu Selatan Miskin, Ada 923 Unit RTLH, Apa Langkah Pemerintah?

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 16 Sep 2024 - 05:00

923 rumah warga tak layak huni dan 17,5 persen penduduk Bengkulu Selatan miskin.-Sumber foto : Rohidi/RKa-

17,5% penduduk bengkulu selatan miskin, ada 923 unit rtlh, apa langkah pemerintah?                            bengkulu selatan (bs) - dari jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten bs sekitar 171.463 jiwa, tercatat ada sekitar 17,5 persen sebagai warga miskin.
bukan hanya itu saja, dari jumlah penduduk yang ada di 142 desa dan 16 kelurahan yang tersebar di bs.
setidaknya, ada 923 unit rumah tak layak huni (rtlh).
kepala bapedda-litbang bs fikri aljauhari, s.stp, mm membenarkan, permasalahan rumah tidak layak huni (rtlh) masih ditemukan di kabupaten bs.
baca juga:kodim 0408 bs/kaur bakal gelar road race di sirkuit permanen padang panjang, ini jadwalnya
baca juga:dinilai tidak paham aturan, kuasa hukum reskan desak anggota kpu bengkulu selatan diganti
bahkan, tercatat hingga tahun 2024 ini, data yang ada di bapedda litbang bs, masih menemukan 923 unit rumah warga sebagai rtlh.
oleh karena itu, pemerintah fokus melakukan penanganan kemiskinan secara terintegrasi.
salah satunya adalah masalah rtlh.
setelah dilakukan pendataan dari total jumlah penduduk bs, fikri mengaku terdapat 17,5 persen warga bs masuk daftar kategori miskin.
"iya benar, dari 17,5 persen warga miskin, ada sebanyk 923 warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni," sampai fikri.
kepala bapedda-litbang menjelaskan, bentuk tindaklanjut pemerintah daerah, pihaknya mengarahkan dinas perkim bs melaksanakan program bedah rumah.
sementara itu, dalam menetapkan rtlh tersebut, bapedda-litbang menetapkan parameter tambahan.
baca juga:capaian pin polio kaur tertinggi se-provinsi bengkulu, ini jumlahnya 
baca juga:masyarakat bisa beri masukan untuk pilgub bengkulu 2024, ini caranya
seperti kelahiran tahun 80 an umurnya lebih dari 44 tahun.
selain itu, di dalam rumah tersebut terdapat dua kepala keluarga, juga didalam rumah tersebut terdapat anak stunting dan sebagainya.
"makanya, du apbd perubahan ini kami memprogramkan bedah 40 rumah di dinas perkim," jelas kepala bapeda-litbang.
sementara itu, masih kata fikri, pembangunan rtlh itu nanti akan melibatkan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (tjslp), bank bri, bpd, hingga baznas.
"dalam perkiraan enam sampai tujuh tahun ke depan, kita bisa tuntaskan 923 rumah tidak layak huni," pungkasnya. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Senin 16 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan