Tunjangan Sertifikasi Guru PPPK dapat Dikembalikan, Apabila Terjadi Hal Ini

Reporter: Etika Larasati |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 13 Sep 2024 - 08:26

Tunjangan sertifikasi guru PPPK dapat dikembalikan-sumber foto: Koranradarkaur.id-

Jika tidak sesuai dengan fakta, maka guru PPPK wajib mengembalikan uang yang sudah diterima kepada pemerintah.

Dengan demikian, terhitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi pasal 22 ayat l.

Itulah factor yang menyebabkan guru PPPK harus mengembalikan uang tunjangan sertifikasi kepada pemerintah.

Selanjutnya, syarat pencairan tunjangan profesi guru telah tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 45 tahun 2023 diantaranya sebagai berikut.

- Memiliki sertifikat pendidik

- Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah.

- Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik.

- Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian.

- Melaksanakan tugas mengajar, atau mengajar siswa dalam satu kelas sesuai dengan persyaratan sertifikat pendidik yang disahkan dengan surat mengajar.

- Memastikan jadwal kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan .

- Mengajar di kelas kelas sesuai dengan jumlah siswa pada setiap kelompok belajar yang disepakati sesuai dengan format satuan pelajaran tunggal.

- Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.*

tunjangan sertifikasi guru pppk dapat dikembalikan, apabila terjadi hal ini                            koranradarkaur.id – tunjangan sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan atas kompetensi dan kinerja profesionalnya. 
tujuan dari tunjangan ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru. selain itu, besaran tunjangan  nantinya satu kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan -undangan yang berlaku.
sebagai informasi tunjangan sertifikasi tidak hanya diberikan kepada guru pegawai negeri sipil (pns) tetapi juga diberikan kepada guru yang bersetatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
karena itulah hal ini telah diatur pemerintah dan tertuang dalam surat peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (permendikbudristek) nomor 45 tahun 2023.
akan tetapi tunjangan sertifikasi yang tidak sesuai dengan permendikbudristek nomor 45 tahun 2024, wajib dikembalikan kepada pemerintah apabila terjadi hal seperti ini.
sesuai dengan pasal 22 ayat 1, pemerintah telah meminta pengembalian dana yang telah diterima oleh guru pppk.
baca juga:mengejutkan! nadiem makarim: ada guru pppk yang bisa menerima tunjangan khusus, cek syaratnya
baca juga:resmi! menkeu tetapkan tunjangan bagi pppk yang mengajar di perguruan tinggi, cek nominalnya di sini
mengutip dari klikpendidikan.id, dalam permendikbudristek tersebut, memberikan indikasi bahwa guru pppk harus melakukan penilaian terhadap nilai sertifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya , yaitu :
1. bukti administrasi tidak sesuai
yang pertama yaitu, bukti administrasi tdak sesuai jika terjadi bukti administrasi tidak sesuai, maka guru pppk wajib mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemerintah.
2. data tidak sesuai
apabila data tidak terpenuhi, maka guru pppk harus mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada pemerintah.
3. fakta tidak sesuai
jika tidak sesuai dengan fakta, maka guru pppk wajib mengembalikan uang yang sudah diterima kepada pemerintah.
dengan demikian, terhitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi pasal 22 ayat l.
itulah factor yang menyebabkan guru pppk harus mengembalikan uang tunjangan sertifikasi kepada pemerintah. 
selanjutnya, syarat pencairan tunjangan profesi guru telah tertuang dalam permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 diantaranya sebagai berikut.
- memiliki sertifikat pendidik
- memiliki status sebagai guru asn di daerah.
- mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada dapodik.
- memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian.
- melaksanakan tugas mengajar, atau mengajar siswa dalam satu kelas  sesuai dengan persyaratan sertifikat  pendidik yang disahkan dengan surat mengajar.
- memastikan jadwal kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan .
- mengajar di kelas kelas sesuai dengan jumlah siswa pada setiap kelompok belajar yang disepakati sesuai dengan format satuan pelajaran tunggal.
- tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Jumat 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan