Sosialisasi Program Pemutihan Pajak, Lembaga Pemerintah Diharap Taat Bayar Pajak!

Reporter: Riska Ayu K |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 02 Sep 2024 - 05:02

Sosialisasi program pemutihan pajak.-Sumber foto: koranradarkaur.id-

sosialisasi program pemutihan pajak, lembaga pemerintah diharap taat bayar pajak!                            koranradarkaur.id - pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. 
program pemutihan pajak adalah sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka tanpa dikenakan denda atau sanksi administratif. 
sosialisasi program pemutihan pajak menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa informasi terkait program ini dapat dipahami dan diakses oleh semua lapisan masyarakat. 
pentingnya program pemutihan pajak tidak dapat dipandang sebelah mata.
baca juga:tinggal di ujung dunia, inilah kehidupan dari suku nenet
baca juga:4 provinsi calon gubernur dari pensiunan tni dan polri berpangkat jenderal
di satu sisi, program ini memberikan keuntungan langsung bagi wajib pajak, yang dapat menyelesaikan tunggakan mereka dengan lebih ringan. 
di sisi lain, pemerintah juga diuntungkan melalui peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
proses sosialisasi yang efektif akan membantu menjelaskan berbagai aspek dari program ini, seperti syarat dan ketentuan yang berlaku, manfaat yang bisa diperoleh, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan program ini. pemerintah.
salah satu kegiatan sosialisasi ini diadakan oleh jasa raharja bengkulu pada rabu, 28 agustus 2024 di lingkungan lembaga pemerintahan daerah, termasuk dinas lingkungan hidup dan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3ap2kb) provinsi bengkulu.
dikutip dari www.bengkulutoday.com, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mendorong lembaga pemerintah agar segera membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo dan memanfaatkan sepenuhnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024.
baca juga:daftar nama 10 bupati-wabup, wali kota-wakil walikota se- provinsi bengkulu 2024
baca juga:program pemutihan pajak itu apa sih manfaatnya? yuk cari tahu di sini
selain itu, perlu diperhatikan bahwa kendaraan yang memiliki tunggakan pkb dapat dikenakan sanksi penghapusan data ranmor. 
sanksi ini berlaku untuk kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (stnk) kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam pasal 74 undang-undang nomor 22 tahun 2009.
fitri agustina, s.kom., mba., aaik, kepala jasa raharja bengkulu, diwakili oleh andri chasian siregar, kepala unit operasional dan humas, berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pkb dan melunasi swdkllj, khususnya di lembaga pemerintah. 
sesuai dengan uu no. 34 tahun 1964, dana swdkllj yang dibayarkan bersamaan dengan pkb setiap tahun dikelola oleh jasa raharja sebagai dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas, dengan besaran santunan yang ditetapkan dalam permenkeu ri no. 16/pmk.010/2017. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan