21 Provinsi Ini Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir Tahun! Bengkulu Termasuk Nggak Ya?

Reporter: Riska Ayu Kurniati |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 10 Aug 2025 - 16:33

Pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sumber foto: koranradarkaur.id--

Program ini berlaku sampai 31 Agustus 2025 khusus bagi tiga kelompok, yaitu warga miskin dalam data P3KE, pengemudi ojek online dan pelaku usaha kendaraan roda tiga.

8. Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pembebasan denda PKB dan pajak progresif hingga 20 Desember 2025, diskon 5 persen untuk wajib pajak yang taat, potongan 50 persen untuk PKB kendaraan mutasi masuk, gratis BBNKB kendaraan bekas, serta diskon 25–40 persen untuk tunggakan PKB selama 4–5 tahun.

9. Kalimantan Selatan

Pemprov Kalimantan Selatan menawarkan diskon 25 persen untuk PKB kendaraan pribadi dan 34,17 persen untuk BBNKB hingga 31 Desember 2025, serta membebaskan tunggakan dan denda dengan syarat membayar pajak tahun berjalan.

10. Kalimantan Tengah

Program pemutihan yang berlangsung hingga 23 September 2025 mencakup pembebasan tunggakan pajak, denda PKB dan BBNKB II, serta denda SWDKLLJ, dengan kewajiban hanya membayar biaya penerbitan dokumen kendaraan.

11. Kalimantan Utara

Berlaku sampai 30 September 2025, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya pencetakan STNK, BPKB dan TNKB sebagai PNBP tanpa dikenakan denda pajak.

12. Lampung

Program yang diperpanjang sampai 31 Oktober 2025 memberikan kemudahan mutasi kendaraan dari luar daerah tanpa dikenai pajak tahunan pertama.

13. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pemprov NTB memberikan keringanan pajak kendaraan dari 1 Juli hingga 30 September 2025 berupa diskon 25 persen untuk wajib pajak tertib selama 4 tahun dan tunggakan 2021–2024, pemutihan tunggakan sebelum 2019, diskon 50 persen untuk yayasan dan pesantren, serta bebas pajak untuk kendaraan luar NTB yang mutasi masuk.

14. Nusa Tenggara Timur (NTT)

21 provinsi ini adakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun! bengkulu termasuk nggak ya?                            koranradarkaur.id – pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang sering diterapkan oleh pemerintah.
pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kesempatan kepada para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi atau denda yang memberatkan.
terdapat beberapa provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor bahkan hingga akhir tahun.
pemutihan pajak kendaraan bermotor ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan mereka tetap legal dan terdaftar secara resmi.
melalui pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan meningkat sehingga berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.
dalam pelaksanaannya, pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan insentif berupa penghapusan denda atau keringanan pembayaran pajak, sehingga mendorong pemilik kendaraan yang selama ini menunda-nunda untuk segera menuntaskan kewajibannya. 
baca juga:harga nyaris rp 900 juta, pajak kendaraan bermotor hyundai santa fe merogoh kocek segini!
hal ini sangat penting karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan.
pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan berbagai manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
bagi pemerintah daerah, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sempat terhambat akibat tingginya angka tunggakan pajak kendaraan. 
dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat lebih banyak membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, seperti perbaikan jalan, pengelolaan lalu lintas dan fasilitas umum lainnya.
sementara itu, bagi masyarakat, pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kesempatan untuk menghindari denda yang biasanya cukup besar dan memberatkan.
hal ini tentu saja memberikan rasa lega dan meringankan beban finansial para pemilik kendaraan yang sebelumnya menunggak pajak. 
baca juga:dijamin sat-set dan aman! ini dia tata cara bayar pajak kendaraan bermotor di tokopedia
selain itu, dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu melalui program pemutihan ini, pemilik kendaraan juga dapat menghindari risiko kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi, yang dapat berakibat pada sanksi hukum atau kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan. berikut adalah sederet provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor:
1. aceh
sesuai peraturan gubernur aceh nomor 31 tahun 2024, program pemutihan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bekas berlaku sampai tanggal 31 desember 2025.
2. banten
program ini diperpanjang hingga 31 oktober 2025 berdasarkan sk gubernur nomor 286 tahun 2025, dengan ketentuan bahwa kendaraan keluaran sebelum tahun 2025 tidak dikenakan denda maupun pajak tertunggak.
3. bali
provinsi bali menghapus pajak progresif kendaraan melalui peraturan daerah bali nomor 1 tahun 2024 sebagai upaya untuk meringankan beban pajak bagi para pemilik kendaraan.
4. dki jakarta
bulan agustus menjadi batas akhir pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi pkb dan bbnkb, sesuai dengan keputusan kepala bapenda dki jakarta nomor e-0046 tahun 2025.
baca juga:fitur modern dan stylish, pajak kendaraan bermotor honda cr-v ternyata segini!
5. diy yogyakarta
program pemutihan pajak kendaraan di yogyakarta memberikan keringanan berupa bebas denda pkb, bbnkb dan denda swdkllj untuk tahun lalu dan sebelumnya, yang berlangsung dari 1 agustus sampai 31 oktober 2025.
6. jawa barat
perpanjangan program hingga 30 september 2025 menetapkan bahwa warga hanya wajib membayar pajak untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, termasuk iuran jasa raharja.
7. jawa timur
program ini berlaku sampai 31 agustus 2025 khusus bagi tiga kelompok, yaitu warga miskin dalam data p3ke, pengemudi ojek online dan pelaku usaha kendaraan roda tiga.
8. kalimantan barat
pemerintah provinsi kalimantan barat memberikan pembebasan denda pkb dan pajak progresif hingga 20 desember 2025, diskon 5 persen untuk wajib pajak yang taat, potongan 50 persen untuk pkb kendaraan mutasi masuk, gratis bbnkb kendaraan bekas, serta diskon 25–40 persen untuk tunggakan pkb selama 4–5 tahun.
9. kalimantan selatan
pemprov kalimantan selatan menawarkan diskon 25 persen untuk pkb kendaraan pribadi dan 34,17 persen untuk bbnkb hingga 31 desember 2025, serta membebaskan tunggakan dan denda dengan syarat membayar pajak tahun berjalan.
10. kalimantan tengah
program pemutihan yang berlangsung hingga 23 september 2025 mencakup pembebasan tunggakan pajak, denda pkb dan bbnkb ii, serta denda swdkllj, dengan kewajiban hanya membayar biaya penerbitan dokumen kendaraan.
11. kalimantan utara
berlaku sampai 30 september 2025, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya pencetakan stnk, bpkb dan tnkb sebagai pnbp tanpa dikenakan denda pajak.
12. lampung
program yang diperpanjang sampai 31 oktober 2025 memberikan kemudahan mutasi kendaraan dari luar daerah tanpa dikenai pajak tahunan pertama.
13. nusa tenggara barat (ntb)
pemprov ntb memberikan keringanan pajak kendaraan dari 1 juli hingga 30 september 2025 berupa diskon 25 persen untuk wajib pajak tertib selama 4 tahun dan tunggakan 2021–2024, pemutihan tunggakan sebelum 2019, diskon 50 persen untuk yayasan dan pesantren, serta bebas pajak untuk kendaraan luar ntb yang mutasi masuk.
baca juga:tak perlu ke kantor samsat, ini cara mudah bayar pajak kendaraan bermotor lewat brimo!
14. nusa tenggara timur (ntt)
program pemutihan dari 28 juli hingga 30 september 2025 meliputi pembebasan denda pkb dan swdkllj, penghapusan pajak progresif, diskon 50 persen untuk tunggakan pkb dan kendaraan mutasi masuk, serta potongan berdasarkan dasar pengenaan pkb dan bbnkb.
15. papua
program ini berlaku sampai 29 agustus 2025 dengan penghapusan denda pajak dan diskon antara 5 hingga 40 persen untuk pokok pajak tergantung kategori wajib pajak.
16. papua barat
pemerintah provinsi papua barat mengadakan program pemutihan pajak kendaraan hingga 20 desember 2025 yang mencakup pembebasan denda pkb dan pengurangan pokok pajak.
17. papua selatan
hingga 25 agustus 2025, masyarakat dapat menikmati pembebasan pokok tunggakan pkb, bebas denda pkb dan bbnkb, serta bebas bbnkb kedua.
18. riau
sesuai peraturan gubernur riau nomor 400/v/tahun 2025, pemutihan berlaku sampai 19 agustus 2025 dengan insentif berupa penghapusan denda dan kewajiban membayar tunggakan dua tahun terakhir saja.
19. sulawesi selatan
sulawesi selatan memberikan diskon pkb sebesar 9,5 persen untuk tahun 2025, pembebasan denda pkb, serta potongan tunggakan 25 persen di dalam sulawesi selatan dan 50 persen untuk luar sulawesi selatan sampai 31 desember 2025.
20. sulawesi tenggara
pemerintah provinsi sulawesi tenggara membebaskan tunggakan dan denda pkb 2024 ke bawah khusus untuk pelajar dan mahasiswa hingga april 2026.
21. sumatera barat
hingga 31 agustus 2025, warga hanya perlu membayar pajak tahun berjalan, sementara tunggakan, pajak progresif dan denda swdkllj dihapuskan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Rabu, 21 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan