Koperasi Desa di Kaur Belum Laporkan RAT, Terancam Sanksi!

koperasi desa di kaur belum laporkan rat, terancam sanksi! bintuhan – menjelang batas akhir pelaksanaan rapat anggota tahunan (rat), belum ada satu pun koperasi desa merah putih di kabupaten kaur yang melaporkan kegiatan tersebut kepada dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan (diskoperindag) kabupaten kaur. hingga kamis, 26 maret 2026, kondisi ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. berdasarkan data yang ada, dari total 192 desa dan 3 kelurahan di kabupaten kaur, baru desa sinar mulya di kecamatan maje yang dikabarkan telah melaksanakan rat. baca juga:baru satu desa melakukan pelaksanaan rat kopdes, sisanya nihil baca juga:kopdes merah putih capai 30 ribu unit, mau saingi indomaret dan alfamart ? namun, hingga saat ini, diskoperindag kaur belum menerima laporan resmi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. kepala bidang koperasi diskoperindag kaur, eva triwahyuni, s.si., map menegaskan, pihaknya belum menerima laporan dari koperasi desa mana pun terkait pelaksanaan rat. ia menyebutkan bahwa setiap koperasi yang telah melaksanakan rat wajib melaporkan kegiatannya kepada dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk sinkronisasi data. baca juga:gcp resmi terdata di kaur, siap kawal kopdes merah putih baca juga: miris! baru 50 persen kopdes kantongi nib dan seluruh kopdes tidak memiliki pbg menurutnya, laporan tersebut juga penting agar pihak dinas dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi. tanpa adanya laporan, dinas tidak dapat memastikan apakah rat benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau belum. "hingga saat ini belum ada koperasi desa yang benar-benar melaksanakan rat, karena tidak ada satu pun yang melapor atau berkoordinasi dengan pihaknya untuk pendampingan kegiatan tersebut," terangnya. lebih lanjut, eva mengingatkan, batas akhir pelaksanaan rat adalah 30 maret 2026. artinya, waktu yang tersisa hanya empat hari lagi. apabila hingga batas waktu tersebut koperasi tidak melaksanakan rat, maka akan dikenakan sanksi tegas. sanksi yang dimaksud berupa pembekuan badan hukum koperasi serta penghapusan nomor induk koperasi (nik). hal ini tentu akan berdampak pada legalitas dan operasional koperasi di desa. untuk mengantisipasi kendala kehadiran anggota, pemerintah juga memberikan solusi dengan memperbolehkan pelaksanaan rat secara daring. anggota koperasi yang tidak dapat hadir secara langsung dapat mengikuti rapat melalui sambungan telepon atau video call. "dengan kemajuan teknologi saat ini, pelaksanaan rat seharusnya tidak lagi menjadi kendala. pemerintah berharap seluruh koperasi desa dapat segera melaksanakan kewajiban tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan, guna menghindari sanksi dan menjaga keberlangsungan koperasi," tutupnya.*

Tag

• # pembekuan koperasi
• # pelaporan rat
• # sanksi koperasi
• # diskoperindag
• # koperasi desa
• # rat
• # kabupaten kaur

Share

• 
• 
• 
• 
•