HPT Bukit Rabang Rusak, Dewan Desak Segera Dipulihkan

hpt bukit rabang rusak, dewan desak segera dipulihkan bengkulu selatan (bs) - kasus dugaan penerbitan sertifikat di kawasan hutan produksi terbatas (hpt) bukit rabang, kecamatan ulu manna, bs, kembali menjadi perhatian dprd. lembaga legislatif daerah menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. menurut dprd bs, ada persoalan yang jauh lebih panjang dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, yakni bagaimana memulihkan kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi. ketua dprd bs, juli hartono, menegaskan proses penegakan hukum tetap harus berjalan. namun, bersamaan dengan itu, pemerintah dan pihak terkait juga perlu memikirkan langkah konkret untuk mengembalikan fungsi kawasan bukit rabang. "kasus bukit rabang tidak boleh berhenti pada proses hukum saja. hutan yang sudah mengalami kerusakan juga harus segera dipikirkan pemulihannya. kalau dibiarkan, dampaknya bisa kembali dirasakan masyarakat melalui persoalan air, longsor maupun lingkungan yang semakin tidak terjaga," kata juli. perkembangan perkara tersebut hingga kamis, 23 juli 2026, masih berada dalam tahap penyelesaian berkas di kejaksaan negeri bengkulu selatan. berkas perkara belum dilimpahkan karena penyidik masih menunggu sejumlah dokumen penting, termasuk hasil perhitungan kerugian negara dan hasil pemeriksaan laboratorium. dalam perkara ini, sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka. namun, bagi dprd, proses hukum tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari penyelesaian persoalan. pemulihan kawasan dan penguatan pengawasan harus berjalan beriringan. juli mengingatkan bahwa fungsi hutan tidak sebatas menghasilkan kayu atau menyediakan lahan. kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menopang kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. "hutan adalah bagian dari sistem penyangga kehidupan. ada fungsi untuk menjaga sumber air, mengurangi risiko longsor dan mendukung kehidupan masyarakat, termasuk para petani. karena itu, ketika kawasan hutan mengalami kerusakan, yang terdampak bukan hanya kawasan tersebut, tetapi masyarakat secara luas," ujarnya. ia menilai persoalan di bukit rabang harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan kawasan hutan di bengkulu selatan. jangan sampai setelah perkara hukum selesai, persoalan yang sama kembali muncul akibat lemahnya pengawasan atau ketidakjelasan batas kawasan. dprd juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan transaksi lahan maupun jasa pengurusan dokumen kepemilikan di dalam kawasan hutan negara. imbauan tersebut dinilai penting karena masyarakat bisa menjadi pihak yang paling dirugikan jika percaya begitu saja kepada oknum yang menawarkan sertifikat atau menjanjikan legalitas atas lahan yang berada dalam kawasan hutan. "jangan mudah percaya dengan orang yang menawarkan jual beli lahan atau menjanjikan pengurusan sertifikat di kawasan hutan. masyarakat harus memastikan status lahannya terlebih dahulu. jangan sampai sudah mengeluarkan uang, dokumen yang didapat bermasalah, kemudian masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya," tegas juli. untuk mencegah persoalan serupa, dprd bengkulu selatan mendorong sejumlah langkah konkret. salah satunya adalah mempercepat penyelesaian proses hukum terhadap perkara bukit rabang, sekaligus melakukan pemetaan ulang terhadap batas kawasan. pemetaan tersebut dinilai penting agar batas antara kawasan hutan negara dan wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat menjadi lebih jelas. pemasangan tanda batas permanen juga perlu dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran. dalam hal ini, koordinasi antara badan pertanahan nasional (bpn), dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk), pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai sangat diperlukan. langkah kedua yang didorong dprd adalah rehabilitasi kawasan melalui program penghijauan dan reboisasi yang melibatkan masyarakat. menurut juli, kegiatan pemulihan tidak boleh berhenti pada penanaman pohon secara simbolis. "rehabilitasi harus benar-benar dirancang untuk jangka panjang. masyarakat desa, kelompok tani dan bumdes bisa dilibatkan. pohon yang ditanam juga bisa disesuaikan, misalnya jenis yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membantu menjaga fungsi lingkungan," jelasnya. ia menyebut sejumlah tanaman seperti damar, meranti, jengkol dan durian dapat dipertimbangkan dalam program rehabilitasi, tentunya dengan memperhatikan kondisi kawasan dan rekomendasi teknis dari pihak yang berwenang. konsep tersebut diharapkan mampu menggabungkan kepentingan konservasi dengan pemberdayaan masyarakat. dengan begitu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan memiliki manfaat ekonomi dari kegiatan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. selain pemulihan kawasan, dprd juga meminta pengawasan di lapangan diperkuat. pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun aparat, tetapi perlu melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. juli menilai kepala desa, perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (bpd) dapat menjadi bagian penting dalam sistem deteksi dini apabila muncul aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan hutan. "desa harus ikut menjadi mata dan telinga di lapangan. kalau ada pihak yang menawarkan pengurusan sertifikat di kawasan hutan atau ada aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada instansi terkait. jangan dibiarkan berkembang sampai menjadi persoalan hukum yang lebih besar," katanya. dprd bengkulu selatan juga menyatakan dukungan terhadap langkah bupati bengkulu selatan h. rifai tajuddin yang sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pihak tertentu terkait kepemilikan maupun pengurusan dokumen lahan di kawasan hutan. juli menilai pemerintah daerah, legislatif dan aparat penegak hukum perlu memiliki langkah yang sejalan. penegakan hukum harus tetap berjalan, sementara aspek tata ruang dan lingkungan harus mendapatkan perhatian yang sama. "pembangunan tetap harus berjalan, tetapi jangan sampai pembangunan dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan dan tata ruang. kita membutuhkan investasi dan pembangunan yang memberikan manfaat, namun tetap sesuai aturan," ujarnya. dprd juga memastikan persoalan anggaran rehabilitasi kawasan bukit rabang akan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pembahasan apbd perubahan 2026. dukungan anggaran dinilai penting agar rencana pemulihan tidak berhenti sebatas wacana. menurut juli, pemerintah daerah membutuhkan program yang jelas, terukur dan berkelanjutan. rehabilitasi hutan tidak dapat dilakukan hanya dalam satu kegiatan, sebab keberhasilan penghijauan juga bergantung pada pemeliharaan dan pengawasan setelah penanaman. ia berharap persoalan bukit rabang dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. kasus tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan di bengkulu selatan. "ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. eksekutif menjalankan program, legislatif mengawasi dan mendukung penganggaran, sementara masyarakat ikut menjaga kawasan. kalau semua bergerak bersama, kita punya peluang untuk memulihkan bukit rabang sekaligus mencegah persoalan serupa terulang," pungkasnya. dengan masih berjalannya proses hukum terhadap enam tersangka dan menunggu kelengkapan dokumen sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, perhatian terhadap bukit rabang kini tidak hanya tertuju pada hasil proses hukum. masa depan kawasan hutan dan langkah pemulihannya juga menjadi pekerjaan penting yang harus segera disiapkan. bagi dprd bengkulu selatan, keberhasilan penanganan kasus tersebut nantinya tidak cukup diukur dari berapa banyak pihak yang diproses secara hukum. yang tidak kalah penting adalah apakah kawasan yang rusak dapat dipulihkan, batas hutan semakin jelas, pengawasan diperkuat dan masyarakat terlindungi dari praktik penguasaan lahan yang melanggar aturan. 

Tag

• # pelanggaran hukum bidang kehutanan
• # sertifikat kawasan hutan
• # kasus dugaan penerbitan sertifikat
• # hpt bukit rabang
• # kejaksaan negeri bengkulu selatan
• # proses hukum

Share

• 
• 
• 
• 
•