Waspada Petugas Sensus Ekonomi Gadungan, Ini Ciri-cirinya

BINTUHAN - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026. Ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama SE serta apel pengukuhan petugas. SE 2026 melibatkan 153 petugas.

Kegiatan bertempat di halaman Kantor BPS Kaur dipimpin Sekda Kaur Dr. Nasrur Rahman, S.Hut, M.Si didampingi Kepala BPS Kaur Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si. 

Dengan dimulainya SE, diminta masyarakat se-Kabupaten Kaur memberikan data yang lengkap dan tidak berbohong. Serta waspada terhadap petugas gadungan.

“Petugas sensus ekonomi dari BPS Kaur memiliki tanda pengenal lengkap, juga menggunakan atribut lengkap dan tidak meminta imbalan apapun. Apabila ada oknum yang mengaku petugas sensus dan meminta imbalan serta menjanjikan sesuatu, itu bukan petugas sensus,” ungkap Kepala BPS Kaur Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si, Senin 15 Juni 2026.

BACA JUGA:BPS Kaur Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Kaur: Program Ini Wajib Didukung

BACA JUGA:BPS Kabupaten Kaur Matangkan Persiapan SE2026, Ukur Perekonomian Daerah

Pelaksanaan SE 2026 di Kaur melibatkan sebanyak 153 petugas yang akan tersebar di 15 kecamatan. Seluruh petugas telah dibekali dengan surat tugas resmi, tanda pengenal serta seragam SE 2026 sebagai identitas saat melakukan pendataan di lapangan. 

Kelengkapan identitas tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas resmi sekaligus mengantisipasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan kegiatan sensus. Masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan agar memberikan informasi yang benar, lengkap dan akurat kepada petugas sensus. 

Keberhasilan SE 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Terpisah Sekda Kaur Nasrur Rahman mengatakan, seluruh petugas sensus yang telah ditunjuk oleh BPS harus menjalankan tugas dengan baik, profesional, tanggung jawab dan integritas saat di lapangan. Karena hasil sensus akan menjadi dasar Pemda Kaur dalam mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan hingga angka pengangguran. 

Sekda juga mengingatkan agar para petugas sensus tidak menjalankan tugas sekadar memenuhi kewajiban. Tetapi benar-benar memahami pentingnya data yang dikumpulkan bagi masa depan daerah.

Pemda Kaur, lanjut Nasrur Rahman, siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Seluruh OPD diminta turut berkontribusi membantu kelancaran pendataan. Juga meminta seluruh pelaku usaha untuk bersikap kooperatif dalam memberikan data kepada petugas sensus. 

Karena tujuan utama pendataan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah. Sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan data dan fakta yang akurat.

"Melalui data akurat yang dihasilkan sensus ini, diharapkan melahirkan kebijakan yang membuat Kabupaten Kaur semakin maju, angka kemiskinan semakin rendah, tingkat pengangguran terus menurun dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat,” tutupnya.