BPS Kabupaten Kaur Matangkan Persiapan SE2026, Ukur Perekonomian Daerah

BINTUHAN - Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur terus mematangkan berbagai persiapan.

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, mulai dari perekrutan petugas sensus, pelaksanaan pelatihan, hingga penyusunan kebutuhan teknis pendukung pelaksanaan sensus di lapangan. Ini  guna memastikan kegiatan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. 

Kepala BPS Kabupaten Kaur, Dr Antoni Pestaria, SE, M.Si mengatakan, persiapan pelaksanaan SE2026 telah dimulai sejak pertengahan tahun 2025.

BACA JUGA:BPS Kabupaten Kaur Raih Dua Penghargaan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

BACA JUGA:BPS Kaur Perkuat Strategi, Teknologi, dan Kolaborasi Menuju Sensus Ekonomi 2026

Menurutnya, persiapan yang matang menjadi kunci agar sensus dapat berjalan tertib dan mampu menghasilkan data yang berkualitas.

“Persiapan Sensus Ekonomi 2026 sudah kami laksanakan sejak pertengahan 2025. Hal ini dilakukan agar pada saat pelaksanaan nanti, sensus dapat berjalan lancar, tertib, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Antoni.

Dia menjelaskan, pelaksanaan SE2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dalam rentang waktu tersebut, BPS akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di Indonesia, kecuali sektor pertanian.

BACA JUGA:BPS Akan Rilis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kaur, Tantangan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

BACA JUGA:BPS Kaur Koordinasikan Penguatan DTSEN, Kepala BPS: Pengumpulan dan Verifikasi Data Sudah Dilaksanakan

Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi dan struktur perekonomian nasional hingga ke tingkat daerah.

“Sensus Ekonomi ini akan mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian, sehingga kami dapat memperoleh gambaran utuh tentang struktur ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Antoni menyebutkan, SE2026 akan mengumpulkan berbagai informasi penting, di antaranya struktur ekonomi, kendala usaha, prospek bisnis, perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.