Advertisement Google

Jaksa Cek Lokasi HPT Bukit Rabang, Sampel Tanah Diambil, Bongkar Dugaan Perambahan Seret 6 Tersangka

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Dedi Julizar |

Minggu , 10 May 2026 - 19:59

Jaksa turun langsung ke lokasi HPT Bukit Rabang ambil sampel tanah untuk bongkar dugaan perambahan yang seret 6 tersangka.--

Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena menyangkut kawasan hutan yang seharusnya dilindungi negara.

Apalagi, ancaman hukuman terhadap pelaku perambahan hutan tergolong berat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam aturan tersebut, pelaku perambahan kawasan hutan dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal mencapai Rp100 miliar.

Sanksi berat tersebut diberikan karena perusakan hutan dinilai berdampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Masyarakat pun berharap kasus dugaan perambahan HPT Bukit Rabang dapat diusut hingga tuntas. Selain untuk menegakkan hukum, langkah tersebut juga dinilai penting guna memberikan efek jera terhadap praktik penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan negara.

Di sisi lain, penguatan penyidikan melalui pemeriksaan ilmiah di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi semata.

Bukti kondisi fisik kawasan hutan kini menjadi bagian penting dalam mengungkap sejauh mana kerusakan yang telah terjadi.

Dengan terus bergulirnya penyidikan, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan kasus tersebut.

Banyak pihak menunggu apakah penyidik akan kembali menetapkan tersangka baru ataupun mengungkap fakta-fakta lain yang selama ini belum terungkap ke permukaan.*

jaksa cek lokasi hpt bukit rabang, sampel tanah diambil, bongkar dugaan perambahan seret 6 tersangka                            bengkulu selatan (bs) - penanganan kasus dugaan perambahan kawasan hutan produksi terbatas (hpt) bukit rabang di kabupaten bs terus bergerak maju.
setelah menetapkan 6 tersangka dalam perkara dugaan penerbitan sertifikat ilegal di kawasan hutan, kini tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) bs kembali melakukan langkah penting untuk memperkuat alat bukti.
jaksa turun langsung ke lokasi hpt bukit rabang ambil sampel tanah untuk bongkar dugaan perambahan yang seret 6 tersangka itu.
baca juga:kasus sertifikat hutan bukit rabang belum tamat, kejari bengkulu selatan buka peluang tersangka baru
baca juga:enam tersangka “bernyanyi”, skandal hpt bukit rabang meledak, siapa aktor besar sebenarnya?
tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejari bs bersama tenaga ahli turun langsung ke lokasi kawasan hutan di desa lubuk tapi kecamatan ulu manna.
kedatangan tim tersebut bukan tanpa alasan. mereka melakukan pengambilan sampel tanah dan vegetasi di area yang diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas perambahan dan penguasaan lahan secara ilegal.
langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang saat ini masih terus berjalan.
baca juga:lingkaran kasus shm hutan bukit rabang makin panas, 6 tersangka sudah dikurung, masih buru aktor lain 
baca juga:kasus shm bukit rabang makin panas, eks kepala bpn bs jadi tersangka baru, total 6 tersangka
sampel yang diambil nantinya akan diperiksa secara ilmiah guna mengetahui kondisi kawasan hutan serta dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas di area tersebut.
kasi pidana khusus (pidsus) kejari bs haryandana hidayat, sh mengatakan, pengambilan sampel dilakukan secara detail dan melibatkan tim ahli agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ilmiah.
“ini merupakan bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan. semua langkah dilakukan sesuai prosedur agar perkara ini menjadi terang dan memiliki kekuatan hukum yang kuat,” ujar haryandana.
menurutnya, penguatan bukti lapangan menjadi langkah penting karena kasus yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi atau penerbitan sertifikat semata, tetapi juga menyangkut kerusakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
tim penyidik terlihat menyisir beberapa titik di kawasan hpt bukit rabang yang sebelumnya diduga telah dibuka maupun dikuasai secara ilegal.
selain mengambil sampel tanah, tim juga memeriksa kondisi vegetasi dan lingkungan sekitar guna memastikan tingkat kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut.
hpt bukit rabang sendiri diketahui merupakan kawasan hutan negara dengan status hutan produksi terbatas.
kawasan ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, hingga keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah bengkulu selatan.
karena itu, aktivitas perambahan maupun penerbitan hak kepemilikan di kawasan hutan negara dianggap sebagai persoalan serius yang dapat berdampak luas.
tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.
dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung, kejari bengkulu selatan juga tengah mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan 19 sertifikat hak milik (shm) di kawasan hpt bukit rabang.
sertifikat tersebut diduga diterbitkan secara ilegal di atas kawasan hutan negara.
hingga saat ini, penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara tersebut.
para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan pejabat badan pertanahan nasional (bpn), mantan kepala desa, hingga pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam proses penerbitan sertifikat.
meski demikian, penyidik memastikan proses pengembangan perkara masih terus dilakukan.
tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti baru selama proses penyidikan berlangsung.
“kami mengimbau semua pihak kooperatif dalam proses hukum ini. jika ditemukan bukti baru, tentu penyidikan akan terus dikembangkan,” tegas haryandana.
ia menambahkan, seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan.
pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dokumen pertanahan, hingga bukti lapangan akan terus diperkuat agar seluruh fakta hukum dapat terungkap secara menyeluruh.
kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena menyangkut kawasan hutan yang seharusnya dilindungi negara.
apalagi, ancaman hukuman terhadap pelaku perambahan hutan tergolong berat sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
dalam aturan tersebut, pelaku perambahan kawasan hutan dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal mencapai rp100 miliar.
sanksi berat tersebut diberikan karena perusakan hutan dinilai berdampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
masyarakat pun berharap kasus dugaan perambahan hpt bukit rabang dapat diusut hingga tuntas. selain untuk menegakkan hukum, langkah tersebut juga dinilai penting guna memberikan efek jera terhadap praktik penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan negara.
di sisi lain, penguatan penyidikan melalui pemeriksaan ilmiah di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi semata.
bukti kondisi fisik kawasan hutan kini menjadi bagian penting dalam mengungkap sejauh mana kerusakan yang telah terjadi.
dengan terus bergulirnya penyidikan, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan kasus tersebut.
banyak pihak menunggu apakah penyidik akan kembali menetapkan tersangka baru ataupun mengungkap fakta-fakta lain yang selama ini belum terungkap ke permukaan.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Senin, 11 Mei 2026

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan