LKPD Rampung Diserahkan ke BPK RI, Pemda Kaur Optimis Raih WTP

BINTUHAN - Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP didampingi Sekda Kaur Dr. Nasrur Rahman, S.Hut, M.Si telah menyampaikan atau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa 31 Maret 2026. LKPD diterima langsung Ketua BPK RI Perwakilan Bengkulu Arif Agus SE, MM, AK, CPA. Selanjutnya LKPD akan diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu. Dalam penggunaan dan pelaporan keuangan yang telah diserahkan, Pemda Kaur optimis mendapatkan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“Untuk LKPD tahun 2025 telah diserahkan ke BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu. Kita sangat optimis Kabupaten Kaur akan bisa meraih kembali opini WTP. Dalam pengelolaan keuangan tiga tahun terakhir Pemda Kaur tidak mendapatkan WTP,” kata Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP, Selasa 31 Maret 2026.

Dikatakannya, LKPD yang disampaikan sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan. Baik itu penyerapan, maupun pertanggungjawaban keuangan tahun 2025. Tentu dari laporan yang diserahkan ke BPK nantinya akan diketahui apa ada kekurangan maupun yang lainnya. Pada akhirnya, BPK akan memberikan penilaian dari hasil LKPD yang disampaikan. Kata Bupati Kaur, LKPD yang disampaikan ke BPK sudah benar, baik itu pengelolaan keuangan maupun laporan keuangan.

“Dengan LKPD yang telah disampaikan, maka tahun ini sangat optimis Kaur kembali menerima opini WTP. Karena selumnya Kaur juga telah menerima piagam penghargaan pengelolaan dana desa terbaik pertama juga terbaik kedua pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAU),” jelas Bupati.

BACA JUGA:Penyerahan LKPD Secara Virtual, Kaur Optimis WTP

BACA JUGA:Bupati Gusril Optimis Kaur Kembali Raih WTP, Akui Laporan Keuangan Banyak yang Mesti Diperbaiki

Lanjutnya, dengan capaian yang ada dalam pengelolaan keuangan saat ini maka Kaur sangat optimis bisa kembali meraih WTP, opini WTP salah satu capaian yang harus didapat daerah. Karena kesuksesan dalam pengelolaan keuangan suatu daerah harus diakui melalui penghargaan yang ada atau opini WTP. Dengan telah dilakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan maka Kaur sangat optimis bisa merak WTP nantinya.

“LKPD sudah diserahkan, selanjutnya daerah hannya menunggu hasil, harapan laporan yang diserahkan telah sesuai dengan aturan dan pada akhirnya Kaur menerima opini WTP,” tutupnya.