Disiapkan Rp 37 M, Pemkab Bengkulu Selatan Jamin Penggajian 916 PPPK Lancar Sepanjang Tahun 2025

Dengan adanya kepastian anggaran, dirinya berharap para pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan kualitas pelayanan di instansi masing-masing.

PPPK, menurutnya, memegang peran penting dalam mendukung efektivitas kerja di lingkungan pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat harus selalu menjadi prioritas.

“Kami berharap seluruh PPPK bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan ASN dan ketentuan instansi masing-masing. Dari sisi anggaran, kami pastikan aman hingga akhir tahun 2025. Pembayaran terakhir akan diterima pada Desember 2025,” ungkapnya.

Kepastian anggaran ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan produktivitas aparatur pemerintah daerah.

Selain memberikan rasa aman bagi PPPK, kebijakan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, terutama dalam mengelola belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen utama dalam APBD.

Dengan terjaminnya hak-hak penggajian, pemerintah berharap para PPPK dapat semakin fokus menjalankan tugas tanpa beban kekhawatiran terkait masalah administrasi.

Kejelasan ini juga diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, layanan teknis, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemkab Bengkulu Selatan menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab terhadap pegawai, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat stabilitas birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas.*