Advertisement Google

Paripurna DPRD Bengkulu Ricuh, Hujan Interupsi hingga Aksi Walkout Ketua DPRD Sumardi

Reporter: Redaksi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 02 Mar 2026 - 19:20

Saat sesi penandatangan dalam rapat paripurna DPRD Bengkulu yang sempat diwarnai hujan interupsi, Senin 2 Maret 2026. --

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Susman Hadi, menyatakan setuju dengan penundaan pembahasan.

Ia menegaskan sikapnya tunduk dan patuh terhadap keputusan partai yang telah mengirimkan surat resmi kepada DPRD agar pembahasan PAW ditunda.

Di sisi lain, sejumlah anggota dewan seperti Herwin Suberhani, Darhan, serta Edy Irawan meminta agar mekanisme dikembalikan pada tata tertib DPRD.

Mereka menegaskan bahwa tata tertib merupakan pedoman utama dalam persidangan dan agenda paripurna harus tetap dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus), tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk partai politik.

Mereka juga menekankan bahwa jadwal paripurna telah disusun jauh sebelum surat susulan dari Partai Golkar masuk ke DPRD.

Perdebatan yang berlangsung cukup alot tersebut menunjukkan dinamika politik internal DPRD Provinsi Bengkulu dalam menyikapi persoalan PAW pimpinan, meskipun agenda utama sidang adalah penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2025.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain,usai memimpin rapat menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada peserta sidang untuk menentukan langkah terbaik.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas anggota meminta agar agenda tetap dilanjutkan dengan mengacu pada hasil Badan Musyawarah (Bamus) yang telah disepakati sebelumnya.

“Keputusan DPR itu kolektif-kolegial. Bukan keputusan perorangan, bukan keputusan pimpinan, tapi keputusan bersama,” ujar Tengku.

Ia menambahkan, peran pimpinan DPRD sebatas menyelenggarakan dan mengarahkan jalannya rapat agar tetap kondusif serta tidak menimbulkan kegaduhan.

Selama kuorum terpenuhi, rapat tetap sah untuk mengambil keputusan, bahkan meskipun tidak seluruh unsur pimpinan hadir.

“Selama kuorum terpenuhi, keputusan bisa diambil. Itu menunjukkan betapa kuatnya prinsip kolektif dan kuorum dalam lembaga DPR,” katanya.

Tengku juga menegaskan bahwa persoalan yang berkembang saat ini belum sepenuhnya selesai. Ia menyebut proses lanjutan sepenuhnya berada di internal Partai Golkar.

DPRD, kata dia, hanya bertindak sebagai penyelenggara dan akan menerima hasil keputusan partai tersebut.

“Kami berharap konflik ini tidak dibawa ke ranah lembaga DPRD, tapi diselesaikan di internal Golkar. Kalau sudah clear, kami hanya menerima dan menyelenggarakan,” tegasnya.

paripurna dprd bengkulu ricuh, hujan interupsi hingga aksi walkout ketua dprd sumardi                            bengkulu - pelaksanaan sidang paripurna  dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu dengan agenda penyampaian lkpj gubernur bengkulu tahun 2025 dan pengumuman usulan pemberhentian pimpinan dan usulan calon pimpinan dprd provinsi bengkulu di ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu, diwarnai hujan interupsi dari anggota peserta sidang aksi walkout dari ketua dprd provinsi bengkulu sumardi. 
sidang yang digelar di ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu tersebut memanas saat memasuki agenda terkait usulan pergantian antarwaktu (paw) pimpinan dprd. 
situasi bermula ketika ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin sembiring, menyampaikan pandangan hukum yang pada intinya meminta agar pembahasan paw ditunda.
baca juga:alat berat masuk hpt? dprd desak pihak terkait segera investigasi aktivitas bukit rabang ulu manna
baca juga:wfa asn bengkulu berlanjut, dprd soroti efektivitas dan pelayanan publik
pandangan hukum tersebut itu merujuk pada surat masuk dari partai golkar yang meminta dprd tidak memproses terlebih dahulu surat paw yang telah dikirim sebelumnya, yakni paw dari sumardi kepada samsu amanah. 
"pada intinya adanya penundaan karena gugatan yang sedang berproses di mahkamah partai golkar sesuai yang dibacakan oleh sekretaris dprd dalam forum sidang," ujar usin .
namun, penyampaian pandangan hukum oleh usin langsung menuai protes dari anggota dewan lainnya,  m. ali saftani, se. ia mempertanyakan kapasitas usin dalam membacakan pandangan hukum di forum paripurna.
baca juga:sering terjadi kecelakaan, dprd minta tambahan ambulans di tebing rambutan
baca juga:pasien masih beli obat di luar, dprd desak rsud hd tingkatkan kualitas layanan
“anda bukan ahli hukum ataupun advokat. walaupun anda advokat, ketika menjadi dprd maka sudah disumpah dan tidak berkenan memakai atribut advokat,” tegas ali dalam interupsinya.
menanggapi hal itu, usin menyatakan dirinya berhak menyampaikan pandangan karena merupakan anggota dprd sekaligus bagian dari fraksi hanura. 
"saya meminta sekretaris dewan mencatat pandangan hukumnya secara resmi dalam risalah sidang," ujar usin.
perdebatan semakin memanas ketika samsu amanah turut menyampaikan pendapat. ia menegaskan bahwa agenda sidang telah dijadwalkan sejak lama dan belum memasuki substansi pembahasan paw, melainkan hanya sebatas pengumuman usulan.
sementara itu, ketua fraksi golkar, susman hadi, menyatakan setuju dengan penundaan pembahasan.
ia menegaskan sikapnya tunduk dan patuh terhadap keputusan partai yang telah mengirimkan surat resmi kepada dprd agar pembahasan paw ditunda.
di sisi lain, sejumlah anggota dewan seperti herwin suberhani, darhan, serta edy irawan meminta agar mekanisme dikembalikan pada tata tertib dprd.
mereka menegaskan bahwa tata tertib merupakan pedoman utama dalam persidangan dan agenda paripurna harus tetap dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah (bamus), tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk partai politik.
mereka juga menekankan bahwa jadwal paripurna telah disusun jauh sebelum surat susulan dari partai golkar masuk ke dprd.
perdebatan yang berlangsung cukup alot tersebut menunjukkan dinamika politik internal dprd provinsi bengkulu dalam menyikapi persoalan paw pimpinan, meskipun agenda utama sidang adalah penyampaian lkpj gubernur tahun 2025.
wakil ketua i dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain,usai memimpin rapat menegaskan  menyerahkan sepenuhnya kepada peserta sidang untuk menentukan langkah terbaik.
ia menjelaskan bahwa mayoritas anggota meminta agar agenda tetap dilanjutkan dengan mengacu pada hasil badan musyawarah (bamus) yang telah disepakati sebelumnya.
“keputusan dpr itu kolektif-kolegial. bukan keputusan perorangan, bukan keputusan pimpinan, tapi keputusan bersama,” ujar tengku.
ia menambahkan, peran pimpinan dprd sebatas menyelenggarakan dan mengarahkan jalannya rapat agar tetap kondusif serta tidak menimbulkan kegaduhan.
selama kuorum terpenuhi, rapat tetap sah untuk mengambil keputusan, bahkan meskipun tidak seluruh unsur pimpinan hadir.
“selama kuorum terpenuhi, keputusan bisa diambil. itu menunjukkan betapa kuatnya prinsip kolektif dan kuorum dalam lembaga dpr,” katanya.
tengku juga menegaskan bahwa persoalan yang berkembang saat ini belum sepenuhnya selesai. ia menyebut proses lanjutan sepenuhnya berada di internal partai golkar.
dprd, kata dia, hanya bertindak sebagai penyelenggara dan akan menerima hasil keputusan partai tersebut.
“kami berharap konflik ini tidak dibawa ke ranah lembaga dprd, tapi diselesaikan di internal golkar. kalau sudah clear, kami hanya menerima dan menyelenggarakan,” tegasnya.
ia menjelaskan, setelah proses di partai rampung dan nama yang ditunjuk telah final, barulah mekanisme administrasi dapat dilanjutkan.
namun tahapan berikutnya bukan lagi menjadi kewenangan dprd, melainkan akan berproses melalui gubernur dan diteruskan ke kementerian dalam negeri.
terkait posisi yang saat ini masih diperdebatkan, tengku menyebut statusnya tetap berjalan seperti biasa selama belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“selama belum inkrah, statusnya masih tetap. dpr hanya membacakan usulan. diterima atau tidak itu persoalan di internal partai,” ujarnya. 
akhirnya, pengumuman usulan pergantian antarwaktu (paw) tetap dibacakan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu hari ini.
dalam proses tersebut, dilakukan penandatanganan dokumen usulan. sumardi menyerahkan proses penandatanganan kepada wakil ketua i dprd provinsi bengkulu dan kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna.
meski pengumuman telah dibacakan, keputusan akhir terkait paw pimpinan dprd masih menunggu penyelesaian konflik di internal partai politik pengusung.
sebagai informasi, sebelumnya dewan pimpinan pusat (dpp) partai golkar telah mengirimkan surat kepada dprd provinsi bengkulu terkait pergantian jabatan ketua dprd provinsi bengkulu dari sumardi kepada samsu amanah.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa, 3 Maret 2026

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan