Advertisement Google

Pemprov Bengkulu Imbau ASN Daftarkan ART dan Tukang Kebun ke BPJS Ketenagakerjaan

Reporter: Radar Kaur |

Editor: Radar Kaur |

Rabu , 03 Sep 2025 - 19:23

Kepala Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Dr H Syarifudin MSi saat menghimbau daftarkan ART dan tukang kebun ke BPJS Ketenagakerjaan, Rabu 03 September 2025, Sumber Foto: SAPRIAN/Rka--

* Santunan cacat hingga Rp56 juta

* Beasiswa pendidikan maksimal Rp174 juta untuk dua anak,

* Layanan homecare maksimal Rp20 juta,

* Santunan biaya pemakaman Rp10 juta,

* Penggantian biaya transportasi darat, laut, dan udara sesuai ketentuan.

Besaran iuran ditetapkan Rp 16.800 per bulan.

Untuk periode September–Desember 2025, total iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 67.200.

Pendaftaran pekerja rentan dilakukan melalui pengumpulan data oleh masing-masing OPD, kemudian dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu.

Implementasi dan evaluasi program akan dilaporkan secara berkala oleh pimpinan OPD.

BACA JUGA:Sistem Pesan

Dengan terbitnya surat edaran ini, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional perlindungan pekerja rentan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.

pemprov bengkulu imbau asn daftarkan art dan tukang kebun ke bpjs ketenagakerjaan                            bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu melalui dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu mengimbau aparatur sipil negara (asn) untuk ikut berperan dalam melindungi para pekerja rentan di sekitar mereka.
salah satunya dengan mendaftarkan pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga (art) maupun pekerja kebun yang mereka pekerjakan ke dalam program bpjs ketenagakerjaan.
kepala dinas ketenegakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, dr. h syarifudin msi menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan, hampir setiap asn memiliki pekerja rumah tangga atau pekerja lain seperti tukang kebun. 
pekerjaan tersebut banyak yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
baca juga:demonstrasi di bengkulu berjalan tertib, pj sekda: contoh dewasa berdemokrasi 
“ya, jadi setelah kami mempelajari dan melihat, ternyata satu asn atau satu rumah tangga asn itu biasanya memperkerjakan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. kemudian, ada juga yang memiliki tukang kebun atau penjaga kebun, baik kebun durian, kebun mangga, maupun kebun lainnya,” ujarnya usai ditetapkan menjadi penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong pada rabu 03 september 2025.
lebih lanjut, syarifuddin menambahkan, dari hasil identifikasi tersebut, pemerintah memperkirakan setiap asn dapat berkontribusi untuk mendaftarkan paling sedikit satu pekerja ke bpjs ketenagakerjaan dengan premi sebesar rp 16.800 per bulan.
“kalau seandainya satu asn atau satu keluarga asn itu membayarkan iuran jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang berada dalam lingkungannya, maka berpotensi ada sekitar 9.000 pekerja yang mendapatkan perlindungan asuransi,” jelasnya.
lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk membebani asn, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pihak yang memanfaatkan tenaga kerja. 
baca juga:desa suka jaya gelar peringatan maulid nabi dengan penuh khidmat
baca juga:baznas kaur siapkan program pengoptimalan zakat bersama anak muda 
"dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja akan lebih aman dalam bekerja karena memiliki jaminan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja maupun hal lainnya," ujar syarifuddin.
pemerintah provinsi bengkulu berharap imbauan ini dapat segera direspons positif oleh para asn agar pekerja informal, khususnya pembantu rumah tangga dan tukang kebun, bisa mendapatkan perlindungan yang layak.
untuk diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu melalui penjabat sekretaris daerah (pj) sekda) herwan antoni telah mengeluarkan surat edaran (se) nomor 500.15.14.2/3/dkttrans/08/2025 tentang imbauan perlindungan program bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. 
se ini ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) sebagai upaya mempercepat perlindungan sosial ketenagakerjaan di bengkulu.
baca juga:bendungan air nasal tanjung betuah belum ada titik terang
dalam edaran itu, opd diminta memfasilitasi pembayaran premi jaminan sosial bagi pekerja rentan yang menjadi tanggung jawab masing-masing opd.
adapun pekerja rentan yang dimaksud antara lain:
1. asisten rumah tangga
2. pengasuh anak (babysitter)
baca juga:alhamdulillah! jembatan putus di selipi mulai dibangun bulan ini, bupati bs : anggaran apbn
3. penjaga kebun/ladang
4. petugas keamanan rumah
5. sopir
perlindungan yang diberikan bpjs ketenagakerjaan meliputi sejumlah manfaat, di antaranya:
baca juga:hadapi tantangan ekonomi kian sulit, berikut harapan wabup bengkulu selatan
* biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis,
* santunan tidak mampu bekerja hingga 100% upah selama 12 bulan pertama,
* santunan kematian rp42 juta, serta santunan meninggal akibat kecelakaan kerja hingga 48 kali upah,
* santunan cacat hingga rp56 juta
baca juga:rasuna said, perempuan pejuang kemerdekaan yang dipercaya jadi pemimpin redaksi majalah raya
* beasiswa pendidikan maksimal rp174 juta untuk dua anak,
* layanan homecare maksimal rp20 juta,
* santunan biaya pemakaman rp10 juta,
* penggantian biaya transportasi darat, laut, dan udara sesuai ketentuan.
baca juga:rumahnya ikut jadi target penjarahan massa, ternyata segini harta kekayaan sri mulyani
besaran iuran ditetapkan rp 16.800 per bulan.
untuk periode september–desember 2025, total iuran yang harus dibayarkan sebesar rp 67.200.
pendaftaran pekerja rentan dilakukan melalui pengumpulan data oleh masing-masing opd, kemudian dikoordinasikan dengan bpjs ketenagakerjaan kantor cabang bengkulu.
implementasi dan evaluasi program akan dilaporkan secara berkala oleh pimpinan opd.
baca juga:sistem pesan 
dengan terbitnya surat edaran ini, pemprov bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional perlindungan pekerja rentan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 4 September 2025

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan