Advertisement Google

Api Lama Belum Padam, Konflik Lahan Perkebunan Kian Rumit, DPRD BS : Respons Pemda Lamban

Reporter: Rohidi Efendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 03 Nov 2025 - 19:18

Hingga menjelang akhir tahun 2025, api lama belum padam konflik lahan perkebunan kian rumit. Sumber foto : ROHIDI/RKa--

Ketua DPRD itu juga mendorong Pemerintahan Bupati H. Rifai Tajuddin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto agar mengambil langkah tegas dan terukur untuk menyelesaikan persoalan antara warga dengan perusahaan.

Ia meminta agar Pemkab, DPRD, dan aparat penegak hukum bekerja secara terpadu mencari solusi permanen, bukan hanya janji sesaat.

“Sudah beberapa kali masyarakat melaporkan adanya tindakan kekerasan dan intimidasi dari pihak perusahaan, tetapi belum ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat hukum. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Juli.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan rasa aman bagi petani.

Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang kehilangan lahan dan penghidupan akibat konflik agraria yang tak kunjung tuntas.

Di sisi lain, Rusli, salah satu perwakilan petani dari Kecamatan Pino Raya, menyampaikan keluhannya terhadap sikap pemerintah yang dinilai masih pasif.

Ia berharap Pemda Bengkulu Selatan lebih berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini hanya ingin bekerja di tanah sendiri tanpa rasa takut.

“Kalau pemerintah tegas sejak awal, pasti tidak akan ada konflik sepanjang ini. Kami tidak minta banyak, hanya ingin hidup tenang dan bekerja di lahan yang sudah turun-temurun kami kelola,” ungkap Rusli.

Menurutnya, petani tidak pernah berniat menentang aturan atau melawan hukum, melainkan hanya mempertahankan hak yang mereka yakini sah.

Ia menegaskan bahwa ketimpangan antara kekuatan modal perusahaan dan kelemahan posisi rakyat kecil membuat petani sering kali menjadi korban.

“Kami bukan pihak yang mencari masalah. Justru kami korban dari sistem yang lebih memihak pada mereka yang berkuasa. Negara seharusnya melindungi rakyat kecil, bukan membiarkan mereka tersisih,” tegasnya.

Konflik agraria di Pino Raya kini menjadi simbol lemahnya penegakan keadilan bagi petani lokal.

api lama belum padam, konflik lahan perkebunan kian rumit, dprd bs : respons pemda lamban                            bengkulu selatan (bs) - persoalan konflik agraria di kabupaten bs kembali menjadi perhatian publik.
hingga menjelang akhir tahun 2025, api lama belum padam konflik lahan perkebunan kian rumit.
sementara, ketegangan antara masyarakat petani dengan dua perusahaan perkebunan di wilayah kecamatan pino raya belum juga menemukan titik terang.
situasi yang telah berlangsung bertahun-tahun ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah mereka.
baca juga:hp oppo reno 6: selain baterai tahan lama dan kamera bagus, ini kelebihan lainnya!
dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut masih menjadi sumber sengketa lahan yang tak kunjung tuntas.
warga menilai kehadiran perusahaan justru memunculkan ketimpangan baru, di mana lahan garapan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan petani kini berada di bawah klaim korporasi.
kondisi ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) bs.
ketua dprd, juli hartono, se, m.ap, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria yang telah menelan banyak korban, baik secara ekonomi maupun sosial.
baca juga:oppo reno 5 smartphone stylish dengan kamera yang bikin iri, berikut konsep diusungnya!
“masyarakat tidak akan memulai konflik jika tidak ada pemicu dari pihak perusahaan. fakta bahwa kasus ini terus berulang menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam melindungi warganya,” ujar juli.
menurut juli, pemerintah seharusnya hadir lebih cepat saat bibit konflik mulai muncul, bukan setelah ketegangan meningkat.
ia menilai, kehadiran pemerintah yang responsif dapat mencegah masyarakat menjadi korban akibat kesewenang-wenangan pihak tertentu.
“jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kehadiran perusahaan. kalau pemerintah cepat tanggap dan hadir di tengah masyarakat sejak awal, persoalan ini tidak akan berkepanjangan,” tambahnya.
baca juga:oppo find x9 pro vs vivo x300 pro duel flagship rp 12 jutaan, siapa yang paling tangguh
ketua dprd itu juga mendorong pemerintahan bupati h. rifai tajuddin dan wakil bupati yevri sudianto agar mengambil langkah tegas dan terukur untuk menyelesaikan persoalan antara warga dengan perusahaan.
ia meminta agar pemkab, dprd, dan aparat penegak hukum bekerja secara terpadu mencari solusi permanen, bukan hanya janji sesaat.
“sudah beberapa kali masyarakat melaporkan adanya tindakan kekerasan dan intimidasi dari pihak perusahaan, tetapi belum ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat hukum. ini harus menjadi perhatian serius,” kata juli.
lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan rasa aman bagi petani.
baca juga:oppo reno 12 pro 5g tawarkan kecerdasan desain dan performa tingkat atas
pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang kehilangan lahan dan penghidupan akibat konflik agraria yang tak kunjung tuntas.
di sisi lain, rusli, salah satu perwakilan petani dari kecamatan pino raya, menyampaikan keluhannya terhadap sikap pemerintah yang dinilai masih pasif.
ia berharap pemda bengkulu selatan lebih berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini hanya ingin bekerja di tanah sendiri tanpa rasa takut.
“kalau pemerintah tegas sejak awal, pasti tidak akan ada konflik sepanjang ini. kami tidak minta banyak, hanya ingin hidup tenang dan bekerja di lahan yang sudah turun-temurun kami kelola,” ungkap rusli.
baca juga:kelebihan dan kekurangan smartphone oppo find x2 pro, yuk simak di sini!
menurutnya, petani tidak pernah berniat menentang aturan atau melawan hukum, melainkan hanya mempertahankan hak yang mereka yakini sah.
ia menegaskan bahwa ketimpangan antara kekuatan modal perusahaan dan kelemahan posisi rakyat kecil membuat petani sering kali menjadi korban.
“kami bukan pihak yang mencari masalah. justru kami korban dari sistem yang lebih memihak pada mereka yang berkuasa. negara seharusnya melindungi rakyat kecil, bukan membiarkan mereka tersisih,” tegasnya.
konflik agraria di pino raya kini menjadi simbol lemahnya penegakan keadilan bagi petani lokal.
baca juga:asus zenfone 3s max: raja baterai tahan lama di kelas menengah
warga berharap agar pemerintah tidak hanya turun tangan saat suasana sudah panas, melainkan hadir sejak awal untuk mencegah gesekan.
harapan besar kini tertuju pada kolaborasi nyata antara pemkab bengkulu selatan, dprd, dan aparat penegak hukum agar ke depan, tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat tidak lagi menjadi sumber konflik.
dengan semangat pemerintah hadir untuk rakyat, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam mengakhiri konflik yang telah menjadi luka panjang bagi petani bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa, 4 November 2025

Berita Terkini

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE

Berita Terpopuler

Berita Pilihan