BENGKULU - Rabu 10 Juli 2024 lalu, secara daring, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu Prof. Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, lewat adanya evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu yang dilakukan KemenPAN-RB.
Jajaran dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tidak hanya dituntut bekerja keras saja. Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Provinsi (AKIP) tetap baik.
Tapi juga dapat mengubah pola pikir, komitmen dan sinergi sebagai sebuah keharusan.
"Bukan hanya untuk mempertahankan nilai yang baik. Evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu ini harusnya mengubah pola pikir jajaran dalam ruang lingkup Pemprov Bengkulu. Berkembangnya pola pikir, berkomitmen dan sinergi yang kuat itu menjadi keharusan," ungkap Rohidin Mersyah saat usai kegiatan.
BACA JUGA:SPDP Kasus Asusila Meningkat, Harus Menjadi Perhatian, Ini Kata Kajari
BACA JUGA:Pengukuhan Jabatan 960 BPD se-Kabupaten Kaur Segera Dilakukan, Inilah Jadwalnya
Agar diketahui, evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu yang dilakukan KemenPAN-RB yang dipusatkan di Balai Raya Semak ini.
Tidak hanya dihadiri oleh Gubernur Bengkulu saja. Sejumlah pejabat penting di ruang lingkup Pemprov Bengkulu, di antaranya Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes juga sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lanjut Gubernur, menjelaskan tiga poin penting dalam evaluasi ini. Pertama, komitmen gubernur menyatakan, evaluasi berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan secara berjenjang.
Kedua, pentingnya tim kerja yang solid dari manajemen pemerintah. Baik di tingkat provinsi maupun OPD masing-masing. Ini demi kemudahan tercapainya program yang diagendakan.
Ketiga, Rohidin menyoroti bahwa peningkatan nilai SAKIP harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, menurutnya ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan OPD saat melakukan evaluasi SAKIP secara komprehensif.
"Jika hal itu sudah berhasil, itulah yang dikatakan budaya kerja yang produktif untuk menjamin pencapaian target dari kinerja birokrasi pemerintah."
Sementara itu, melalui video conference, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I Akhmad Hasmy menyampaikan, evaluasi SAKIP bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
"Jika SAKIP sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam APBD, yang dipastikan berdampak pada kinerja," sebut Hasmy.