BENGKULU - Sebagai tindak lanjut atas permintaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, agar diberi hibah lahan untuk lokasi stasiun Bakamla di Bengkulu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akhirnya menghibahkan lahan seluas ±12 hektare, di Pulau Enggano.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs.Khairil Anwar, M.Si mengatakan, lahan dengan luas ±12 hektare ini. Nantinya akan dibangunkan sejumlah fasilitas berjalannya stasiun Bakamla RI di Bengkulu. Terkhusus dalam pengamanan laut Bengkulu.
Disebutkannya, aset Pemprov Bengkulu yang dihibahkan utnuk stasiun Bakamla RI di Bengkulu itu. Tepatnya berada di di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
"Lahan yang serahkan untuk Bakamla RI ini, sudah bersertifikat. Serta tercatat sebagai aset Pemprov Bengkulu. Dengan begitu harapannya tak ditemui kendala saat pembangunan," ungkap Khairil Anwar, Jumat 12 Juni 2024.
Diputuskannya hibah lahan untuk lokasi stasiun Bakamla RI di Bengkulu ini, berbeda dari prediksi sebelumnya. Yang mana saat kunjungan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Dr.Irvansyah, SH, CHRMP, M.Tr ke Provinsi Bengkulu, 24 April 2024 lalu. Pemprov Bengkulu berencana, mengupayakan beri lahan hibah di daerah Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
Agar diketahui, daerah di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ini tercatat sebagai aset di PT Pelabuhan Laut Indonesia (Pelindo).
BACA JUGA:Hanya KPU Kaur Tanpa Sanggahan, Pleno Hasil Verfak Dukungan Calon Perseorangan Pilgub Bengkulu
BACA JUGA:Paskibra 2024 Kaur Dominasi Siswa SMAN 1 Kaur, Berikut Daftar Nama dan Asal Sekolahnya
Khairil lalu menyebutkan, beberapa pertimbangan atas dipilihnya lokasi lahan yang akan diserahkan kepada Bakamla. Baik itu dari aset Pemprov Bengkulu maupun hibah dari masyarakat Enggano.
"Sedapat mungkin, lahan tersebut berdekatan dengan pelabuhan laut di Pulau Enggano, yaitu di Desa Malakoni dan Kahyapu agar akses Bakamla dapat cepat dan lancar," tambahnya.
Dia juga membeberkan, satu opsi lain yang dipertimbangkan adalah lahan seluas sekitar 12 hektar di SMAN 6 Bengkulu Utara di Pulau Enggano. Merupakan aset Pemprov Bengkulu. Selain itu, ada juga opsi lahan masyarakat yang bisa dihibahkan untuk Bakamla.
"Kami akan mengundang aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuka adat di Enggano untuk membicarakan lahan yang bisa dihibahkan," kata Khairil.
Ia menambahkan bahwa keamanan laut adalah kepentingan bersama, bukan hanya untuk Pulau Enggano atau Provinsi Bengkulu, tetapi juga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Khairil lalu menjelaskan bahwa pemilihan lahan di Pulau Enggano bertujuan untuk meningkatkan peran wilayah tersebut dalam sistem keamanan dan pemantauan maritim nasional, serta mendorong perkembangan dan kemajuan Pulau Enggano. Diharapkan, ini bisa segera dilakukan.
"Kami selanjutnya akan melanjutkan rapat sosialisasi rencana pembangunan di Pulau Enggano. Sejauh ini, masyarakat setempat sangat setuju dan berharap segera dibangun. Karena menurut mereka akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan Pemprov Bengkulu," tandasnya.*