KAUR TENGAH - Kemajuan teknologi informasi era milenial ikut mempengaruhi sistem transaksi keuangan.
Karena transaksi keuangan kini tak hanya dilakukan secara manual. Telah berkembang menerapkan sistem digital yang bisa dilakukan lewat genggaman saja. Salah satu dampak negatif yang timbul seperti mudahnya tindak praktek politik uang, dalam Pemilu Serentak tahun 2023. Ini juga bakal sulit untuk dilacak oleh pihak pengawas Pemilu.
Anggota BPD Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Zailan menilai, kemungkinan penggunaan mobile banking hingga e-money dan e-wallet ataupun pulsa dalam penerapan politik uang. Menuntut Bawaslu hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kerja ekstra melakukan pengawasan. Terlebih transaksi digital ini memiliki tingkat keprivasian yang tinggi. Sehingga berdampak sulitnya melakukan pelacakan.
BACA JUGA:Ramalan Jayabaya Sosok Satria Piningit di Akhiri dengan Kata Go, Siapakah Dia? Simak Penjelasannya
"Saya menilai ada potensi politik uang menggunakan e-money dan e-wallet ataupun transfer mobile banking. Bahkan isu ini saya dengar sudah terjadi di daerah tetangga di Provinsi Bengkulu. Yang mana. Mata pilih diisikan pulsa 50-100 ribu oleh peserta Pemilu Serentak," ungkap Zailan, Senin 12 Februari 2024.
Sementara itu, Abdul Hamid (54) juga warga Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah berpendapat, masa tenang yang kini sedang berjalan merupakan waktu paling berpotensi terjadinya politik uang. Puncaknya saat malam H -1 ataupun sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Karenanya, pengawas diminta memperketat pengawasan di waktu tersebut.
"Waktu dekat dengan pencoblosan menurut saya yang paling berpotensi terjadinya politik uang. Bisa saja ini terjadi saat dini hari di hari pencoblosan. Makanya sampai muncul istilah serangan fajar. Karenanya pengawas harus selalu siaga," ungkap Abdul.
Ditempat terpisah, Ketua Panwascam Kaur Tengah Sirat Lian, S.Pd mengatakan, berharap masyarakat semakin sadar buruknya praktik politik uang. Dia menilai salah satu dampak yang muncul adalah memunculkan pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan. Bukan pada masyarakat yang memilihnya.
"Sabab, dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Karenanya, mari tolak praktik politik uang. Lalu laporkan bila terjadimya kecurangan ini pada kami," tandasnya.