BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah mempersiapkan pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan eselon II yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Rusmayadi, S.STP, usai melaksanakan mutasi terhadap jabatan eselon III dan IV pada pemerintahan Provinsi Bengkulu.
Menurut Rusmayadi, saat ini pihaknya sedang melengkapi seluruh persyaratan administratif guna membuka proses seleksi secara resmi.
BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Hearing dengan BKD, Bahas Nasib Honorer dan THL
BACA JUGA:Hasil Evaluasi Honorer Pemprov Bengkulu Sudah di Tangan Plt Gubernur, Simak Penjelasan BKD
“Kami sedang mengupayakan secepatnya pelaksanaan seleksi terbuka. Prosesnya harus melalui sistem ASN karir dan mendapatkan izin serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Rusmayadi, Jumat 25 Juli 2025.
Setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN, seleksi terbuka akan dibuka secara nasional melalui platform ASN Karir, yang memungkinkan seluruh PNS dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti dan mengakses proses seleksi secara transparan.
“Pak Gubernur menginginkan agar proses ini terbuka untuk semua. Maka nanti setelah persetujuan BKN keluar, pendaftaran bisa dilakukan secara online. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
BACA JUGA:4.000 Honorer Provinsi Bengkulu Belum Masuk Database BKD, Khawatir Tak Bisa Ikuti Tes PPPK
BACA JUGA:100 Pelamar CPNS Kaur Ajukan Sanggah, Bisakah MS? Ini Jawaban BKD-PSDM
Tercatat ada 22 jabatan eselon II yang akan dilelang dalam seleksi terbuka ini. Meski begitu, beberapa posisi sebelumnya telah melalui proses jobfit atau uji kesesuaian.
Rusmayadi juga memastikan bahwa pengumuman lengkap terkait mekanisme dan jadwal seleksi akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Semua tahapan akan diumumkan secara resmi, karena prinsipnya terbuka dan dapat diakses seluruh ASN yang memenuhi syarat,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah tegas dalam upaya penataan birokrasi dengan menonaktifkan puluhan pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan daerah tersebut. Langkah ini disebut telah melalui pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilakukan sesuai mekanisme regulasi yang berlaku.
Tak berselang lama, Gubernur Bengkulu langsung menginstruksikan percepatan proses lelang jabatan dan uji kompetensi (job fit) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari upaya serius Pemprov melakukan penyegaran dan penataan ulang struktur pemerintahan.*