Dia juga mengusulkan agar dana sertifikasi pembayarannya bersamaan dengan gaji bulanan para guru.
“Mengapa tidak jadi satu saja, digabung dengan gaji. Bisa enggak?” ujarnya, lantang.
4. Lolos Sertifikasi, Gagal PPPK
Anita Jacoba juga menyampaikan bahwa ada kasus guru yang sudah lulus sertifikasi, tetapi gagal pada seleksi PPPK. Sebaliknya, ada guru yang gagal lulus sertifikasi, tetapi malah lolos seleksi PPPK.
“Bahkan yang lolos PPPK ini (honorer) yang baru. Mereka yang sudah lama mengabdi, malah tidak lolos. Ada yang lolos, tetapi belum dapat penempatan.”
5. Usulan Formasi Terganjal Belanja Pegawai
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi pada raker tersebut mengeluhkan mengenai syarat pemda dalam mengusulkan formasi PPPK 2024.
Dia menyebutkan, syarat belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, akan menghambat target pemenuhan formasi PPPK. Pasalnya, akan banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak bisa mengusulkan formasi PPPK 2024.
Perlu diketahui, banyak pemda yang porsi belanja pegawai di APBD-nya atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai lebih 30 persen. Bahkan, masih ada beberapa pemda porsi belanja pegawai di atas 60 persen. (cw2)