KELAM TENGAH – Program Dana Desa (DD) 2025 tunggu hasil musyawarah desa (Musdes).
Sebab tanpa ada kesepakatan yang menjadi skala prioritas dari warga, maka kepastian akan kegiatan pembangunan melalui DD tidak bisa ditentukan.
Karena yang mejadi keputusan warga dalam Musdes akan menjadi dasar hukum pelaksanaan DD.
Kepala Desa Siring Agung Nadarman mengatakan, untuk program masih menunggu Musdes dan sebentar lagi akan dilaksanakan.
Musdes yang akan digelar dengan mendatangkan warga, anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD), pihak kecamatan dan lainnya guna mendengarkan langsng usulan warga sebab permintaan warga yang akan dilaksanakan melalui hasil Musdes.
BACA JUGA:Rigangan 3 Musdes 2025, Jangan Ada Penyimpangan DD
Kalau masalah skala prioritas tetap mengedepankan kepentingan umum yang langsung menyentuh kepentingan warga.
Namun permintaan tersebut harus datang dari warga sendiri.
“Kami pemerintah desa (Pemdes) belum dapat menetapkan skala prioritas sebelum Musdes,” katanya.
Sebab yang berwenang adalah warga tentang pembangunan desa melalui DD dan pemerintahan desa setuju apa yang menjadi permintaan warga namun tetap mengendepankan kepentingan umum.
Sebenarnya pembangunan di desa masih cukup banyak dalam meningkatkan kesejahteraan di desa salah satunya dalam meningkatkan sektor hasil pertanian dan perkebunan.
BACA JUGA: Bangun Sumur Bor, Berikut 4 Item Hasil Musdes Rigangan 2
Karena dengan dibangunnya fasilitas dalam meningkatkan roda perekonomian tentu harus melakukan pembangunan seperti jalan sentra produksi.
Tapi belum bisa direncanakan karena masih menunggu Musdes nanti, sehingga yang jadi keluhan selama ini dapat didengar langsung dari warga.
“Masih banyak pembangunan yang dibutuhkan di desa dalam upaya meningkatkan sektor dalam bidang perekonomian,” ucapnya.