BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lakukan studi banding ke Provinsi Bengkulu.
Dengan menemui Pemprov Bengkulu, mereka belajar mengkaji dan mengembangkan rencana kerja sama antara Bank Maluku dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Kunker dalam acara studi banding Pemprov Maluku pada Pemprov Bengkulu ini berlangsung di ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu.
Di sini, Pemprov Maluku mendalami aspek teknis. Serta panduan dalam memfasilitasi kolaborasi antarbank daerah.
Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes menyatakan, Bengkulu siap berbagi pengalaman dan menjadi contoh pada anggota Kunker Pemprov Maluku.
BACA JUGA:Penyebaran Penyakit Ngorok Ternak Meluas, Ini Cara Menghindarinya
Isnan Fajri mengatakan, Bank Bengkulu merupakan bank daerah pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan Bank BJB.
Sehingga dengan begitu memiliki pengalaman yang dapat dijadikan acuan bagi daerah lain, termasuk Maluku.
Sehingga bisa menyusun langkah-langkah kerja sama serupa.
“Bank Bengkulu menjadi pelopor dalam hal ini. Pengalaman kami dalam kerja sama dengan Bank BJB bisa memberikan wawasan baru bagi Pemprov Maluku, terutama terkait bagaimana menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan," ujar Isnan.
Diskusi antara Pemprov Maluku dan Pemprov Bengkulu berjalan intensif. Mereka membahas berbagai langkah teknis yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
BACA JUGA:4 Pasang Kandidat Tersingkir,Fariz Ketua OSIS SMPN 3 Kaur
Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank Bengkulu Roby Wijaya menjelaskan, dalam setiap kolaborasi antarbank daerah. Kendali tetap berada pada pemerintah provinsi melalui gubernur sebagai pemegang saham utama.
Menurut Roby, pengaturan seperti ini penting untuk memastikan setiap kerja sama dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara bank dan pemerintah daerah.
"Kerja sama ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga tentang menjaga kepentingan publik. Maka dari itu, pengawasan dan kendali dari pemerintah provinsi sangat krusial agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan daerah," jelas Roby.