KORANRADARKAUR – Masa menjelang peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Partai Komunis Indonesia (PKI) mengajukan sejumlah tuntutan yang mencerminkan aspirasi sosial dan politik mereka. Tuntutan-tuntutan ini menjadi latar belakang ketegangan yang akhirnya memuncak dalam kudeta militer dan peristiwa berdarah yang mengikutinya.
Dikutip dari stekom.ac.id, salah satu tuntutan utama PKI adalah redistribusi kekayaan, khususnya dalam penguasaan tanah. PKI menyerukan agar pemerintah mengambil alih tanah-tanah yang dimiliki oleh pemilik besar dan mendistribusikannya kepada petani.
Hal ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang tajam dan ketidakpuasan petani terhadap kepemilikan lahan yang timpang. Dalam sebuah pernyataan, seorang pemimpin PKI menyatakan, “Kami berjuang untuk keadilan agraria, agar petani memiliki hak atas tanah mereka sendiri.”
Selain itu, PKI juga menuntut peningkatan hak-hak buruh. Mereka menyerukan pengakuan terhadap serikat pekerja, penetapan upah minimum, dan peningkatan kondisi kerja. PKI percaya bahwa buruh adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan mereka akan berkontribusi pada stabilitas negara.
Dalam konteks ini, PKI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak tersebut melalui berbagai aksi unjuk rasa dan mobilisasi massa.
BACA JUGA:Kekejaman PKI di Indonesia, Sejarah Gelap yang Tak Terlupakan, Ini Sebabnya
Tuntutan lain yang diajukan adalah untuk meningkatkan peran PKI dalam pemerintahan dan politik. Mereka menginginkan partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. PKI berharap dengan partisipasi aktif, mereka bisa mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Di samping itu, PKI juga menekankan pentingnya persatuan antara berbagai elemen sosial, termasuk petani, buruh, dan intelektual, untuk melawan pengaruh imperialisme dan kolonialisme. Dalam konteks ini, mereka menganggap bahwa kehadiran kekuatan asing dalam ekonomi Indonesia menjadi ancaman yang harus dilawan.
Namun, segala tuntutan dan aktivitas PKI ini mendapat reaksi negatif dari kalangan militer dan partai-partai politik lainnya. Mereka menganggap PKI sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Pada malam 30 September 1965, G30S melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal Angkatan Darat, yang kemudian direspons dengan penumpasan masif terhadap PKI dan anggotanya.
Sejarawan Dr. J. S. Badudu menjelaskan, “Tuntutan PKI mencerminkan ketidakpuasan sosial yang mendalam, tetapi cara mereka mengekspresikannya justru memicu kekerasan yang meluas.”*