KORANRADARKAUR.ID – Kekuasaan Presiden Soekarno mulai meredup pada awal tahun 1960-an, ketika situasi politik dan ekonomi Indonesia semakin tidak stabil.
Beberapa faktor utama berkontribusi pada penurunan kekuasaan Soekarno, yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia.
Salah satu faktor utama adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Inflasi yang melambung tinggi, kelangkaan barang, dan utang luar negeri yang membengkak menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat.
Pada tahun 1965, inflasi mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan harga-harga barang pokok melonjak drastis.
Seorang ekonom, Dr. Mochtar Nainggolan, menyatakan, Krisis ekonomi ini sangat mempengaruhi legitimasi Soekarno sebagai pemimpin, karena rakyat merasa tidak ada perubahan signifikan dalam kesejahteraan mereka.
Di sisi politik, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, yang membatasi kebebasan politik dan mengonsolidasikan kekuasaannya.
BACA JUGA:Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Mengenang Sejarah G30S PKI Agar Tak Terulang!
BACA JUGA:Pasukan Cakrabirawa, G30S PKI dan Letkol Untung
Meskipun awalnya didukung oleh berbagai elemen, termasuk militer dan partai-partai politik, sistem ini mulai dipertanyakan.
Ketidakpuasan muncul dari kalangan Angkatan Darat yang merasa diabaikan dan khawatir akan pengaruh PKI yang semakin besar.
Pada saat itu, PKI menjadi salah satu kekuatan politik terkuat di Indonesia, dan Soekarno terpaksa menjalin hubungan dekat dengan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dikutip dari Kompas.com, ketegangan antara militer dan PKI memuncak, dan beberapa peristiwa kunci, termasuk penangkapan terhadap tokoh militer dan pembunuhan, memperburuk situasi.
Pada malam 30 September 1965, Gerakan 30 September (G30S) melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat.
Peristiwa ini berujung pada kekacauan dan penumpasan terhadap PKI serta anggotanya, dan secara langsung berkontribusi pada kejatuhan Soekarno.
Setelah penumpasan G30S, Letnan Jenderal Soeharto mengambilalih kendali pemerintahan. Pada Maret 1966, Soekarno terpaksa menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto. Hal ini menandai berakhirnya era kepemimpinan Soekarno dan dimulainya Orde Baru.