KORANRADARKAUR.ID - Prabowo-Gibran berjanji sejahterakan Aparatur Sipil Negera (ASN) saat kampanye Pilpres 2024.
Salah satu bentuk yang dilakukan Prabowo-Gibran adalah menaikan gaji untuk para ASN.
Tentu janji naiknya gaji dari Prabowo-Gibran ini, sangat dinantikan TNI-Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan ASN di Indonesia.
Dalam debat ke-5 calon presiden (Capres) yang dilakukan beberapa bulan lalu, Prabowo Subianto berkeyakinan, memperbaiki gaji ASN akan memperbaiki kualitas layanan di masing-masing lembaga.
Utamanya pendidikan, kata Prabowo, sebagai sektor strategis di Indonesia perlu dilakukan perbaikan gaji untuk tenaga pengajar di dalamnya.
Perbaikan gaji ini tak hanya berlaku buat guru dengan status PNS dan PPPK saja. Tapi juga untuk yang berstatus honorer.
"Kami yakin, pendidikan adalah hal strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk honorer," kata Prabowo dalam Debat ke-5 Capres tanggal 4 Februari lalu mengutip cnbcindonesia.com, Rabu 28 Agustus 2024.
BACA JUGA:FAKTA! Prabowo Presiden Tertua, Gibran Wapres Termuda
BACA JUGA:Fakta Unik dari Prabowo Subianto, Salah Satu Takut Jarum Suntik!
Prabowo mengatakan, peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan dengan menaikkan gaji, tetapi juga dengan memperbaiki kompetensi para guru.
Perbaikan kompetensi itu dilakukan dengan cara pelatihan dan penataran.
Selain itu, Prabowo menuturkan akan melakukan perbaikan untuk gaji ASN, aparat dan perangkat lainnya, seperti penyuluh pertanian.
Dia meyakini perbaikan gaji tersebut akan juga memperbaiki hidup para ASN dan aparat keamanan tersebut.
"Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, Penyuluh Pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Prabowo mengungkapkan hal itu merupakan strategi transformasi bangsa yang akan dilakukan jika dirinya menjadi presiden. Strategi itu merupakan pengembangan dari dasar pemerintahan saat ini.