Antisipasi Pilkada 2024 Terjadinya Konflik, Ini Langkah KPU dan Bawaslu

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Dedi Julizar |

Senin , 14 Oct 2024 - 09:25

Ilustrasi langah KPU dan Bawaslu antisipasi politik SARA Pilkada 2024.-Sumber foto : koranradarkaur.id-

KORANRADARKAUR.ID - Saat ini seluruh KPU se-Indonesia telah memfasilitasi seluruh Pasangan Calon (Palson) Pilkada 2024 dalam berkampanye.

Adapun masa kampanye dimulai dari 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Dengan jeda waktu tiga hari memasuki masa tenang menjelang pencoblosan pada 27 November 2024.

Untuk mengatasi kerawanan Pemilu 2024 terkait politisasi SARA.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memetakan daerah rawan politik SARA mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Maluku Utara, Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk Bangka Belitung mendapatkan skor 34,03 persen berdasarkan total kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial, baik adanya SARA, hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Melihat hasil pemetaan ini masyarakat wajib waspada.

Penting bagi kita menyadari potensi dampak sosial yang terjadi sehingga dapat diupayakan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan harmonisasi di masyarakat jika ingin Pilkada 2024 sukses tanpa gangguan.

Isu SARA salah satu larangan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, ini bertentangan dengan aturan UU nomor 1 tahun 2015 pasal 69 huruf b UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Adapauan langkah yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu mulai dari harmonisasi tokoh masyarakat melalui dialog, karena partisipasi tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat memiliki peranan penting dalam penguatan nilai Pancasila dan harmonisasi di masyarakat.

antisipasi pilkada 2024 terjadinya konflik, ini langkah kpu dan bawaslu                            koranradarkaur.id - saat ini seluruh kpu se-indonesia telah memfasilitasi seluruh pasangan calon (palson) pilkada 2024 dalam berkampanye.
adapun masa kampanye dimulai dari 25 september sampai dengan 23 november 2024.
dengan jeda waktu tiga hari memasuki masa tenang menjelang pencoblosan pada 27 november 2024.
untuk mengatasi kerawanan pemilu 2024 terkait politisasi sara.
baca juga:lima provinsi wilayah rawan konflik pilkada 2024, apakah ada bengkulu?
baca juga:pilkada 2024 ada 1.042 orang pemilih disabilitas di bs, apa langkah kpu agar mereka bisa memilih?
badan pengawas pemilu (bawaslu) ri telah memetakan daerah rawan politik sara mulai dari provinsi dki jakarta, maluku utara, jawa barat dan provinsi kepulauan bangka belitung.
untuk bangka belitung mendapatkan skor 34,03 persen berdasarkan total kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial, baik adanya sara, hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
melihat hasil pemetaan ini masyarakat wajib waspada.
penting bagi kita menyadari potensi dampak sosial yang terjadi sehingga dapat diupayakan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan nilai-nilai pancasila dan harmonisasi di masyarakat jika ingin pilkada 2024 sukses tanpa gangguan.
isu sara salah satu larangan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, ini bertentangan dengan aturan  uu nomor 1 tahun 2015 pasal 69 huruf b uu nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
adapauan langkah yang dilakukan oleh kpu dan bawaslu mulai dari harmonisasi tokoh masyarakat melalui dialog, karena partisipasi tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat memiliki peranan penting dalam penguatan nilai pancasila dan harmonisasi di masyarakat.
baca juga:kampanye pilkada 2024 telah dilakukan paslon, ini larangan dalam berkampanye 
baca juga:sirekap akan digunakan kpu di pilkada, ini pendapat akademisi 
tokoh masyarakat wajib diikutsertakan dalam harmonisasi melalui dialog secara informal di masing-masing keterwakilan kelompok masyarakat seperti forum kerukunan umat beragama atau komunitas-komunitas paguyuban kesukuan. 
peran tokoh adat, tokoh agama, penyuluh agama sangatlah penting untuk menumbuhkan sikap dewasa masyarakat dalam aktivitas politik.
dalam kultur masyarakat indonesia keberadaan tokoh agama atau adat di masyarakat statusnya dipandang sedikit lebih tinggi dan cenderung lebih didengarkan pendapatnya dibandingkan dengan  pemerintah.
harmonisasi antara tokoh dan saling bersinergi melalui dialog-dialog kebangsaan.
diharapkan mampu memberikan rasa sejuk di tengah panasnya polarisasi para pendukung pasangan calon yang bertarung dalam pilkada 2024.
selain itu, peran generasi muda sangat penting.
pada era digital melalui media sosial telah mengakibatkan pergeseran terhadap kehidupan sosial konvensional kepada digitalisasi di berbagai bidang, termasuk di bidang politik.
baca juga:dpr ri minta bawaslu untuk mengawasi penggunaan sirekap di pilkada 2024
baca juga:wujudkan pilkada bengkulu 2024 bermartabat, 4 pilar digital harus dijaga 
media sosial memiliki jangkauan yang cukup luas, sehingga sifat keterbukaannya menjadikan mudah diakses.
karena jumlahnya generasi muda sangat dominan dan aktif dalam penggunaan teknologi digital.
penggunaan media digital oleh generasi muda menjadi media menyampaikan kebebasan berekspresi, bahkan sarana memengaruhi opini dan persepsi publik.
oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu membuat atau meneruskan informasi-informasi yang positif dan jauh dari isu sara di media sosial kepada keluarga, kerabat dan teman. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Sabtu 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan