Seluruh Anggaran DD di 142 Desa di Bengkulu Selatan Bakal Dievaluasi Inspektorat, Ada Apa?

ROHIDI/RKa RAPAT: Irban III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPPD) Inspektorat BS saat melaksanakan rapat terkait rencana evaluasi DD, Selasa 30 April 2024.--

BENGKULU SELATAN (BS) - Kabar mengejutkan bagi seluruh pemerintah desa (Pemdes) di 142 desa tersebar di BS. Pasalnya, Inspektorat Daerah (Ipda) BS bakal mengevaluasi seluruh anggaran Dana Desa (DD).

Bahkan saat ini proses evaluasi pengelolaan anggaran DD di seluruh desa di Kabupaten BS ini sudah dimulai. Desa di wilayah Kecamatan Manna yang jadi sasaran pertama.

Inspektur Ipda Kabupaten BS Hamdan Syarbaini, S.Sos disampaikan Irban III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPPD) Pedi Maryanto, S.Pt, M.Si membenarkan hal itu.

Pedi menegaskan, evaluasi APBDes ini mulai dari tahun anggaran 2023 hingga pengendalian internal tahun 2024. Untuk tahun ini, yang dilakukan evaluasi untuk triwulan pertama.

Pedi menyebutkan, evaluasi yang dilakukan mengenai kelengkapan - kelengkapan pembelanjaan anggaran. Baik itu pada tahun 2023 lalu maupun 2024.

BACA JUGA:Jarak Tempuh Hingga 230 Kilometer, 5 Motor Listrik dengan Kapasitas Baterai Besar

Menurut Pedi, evaluasi yang dilakukan tersebut tidak lain untuk mempermudah perkerjaan yang dilakukan oleh Pemdes, umumnya Kades. Terutama, mengenai kelengkapan administrasi dalam pengelolaan ABPDes.

"Intinya kita tidak ingin pekerjaan Kades dan perangkatnya menumpuk. Lebih baik diselesaikan kelengkapannya setiap triwulan," tegas Pedi.

Mengingat, sambung Pedi, dengan menunda terkadang kelengkapan administratif mereka itu banyak yang belum selesai dan menumpuk yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

Lanjut Pedi, dimulainya proses evaluasi tahun 2023 di wilayah Kecamatan Manna juga bukan tanpa sebab. Karena di kecamatan itu memang ada beberapa laporan yang telah diterima melalui aplikasi.

BACA JUGA:Cara ala Hong Hae In Memanfaatkan Privilage In dalam Drama Korea Queen of Tears

Adapun, laporan tersebut berkaitan jika masih banyak Pemdes yang bermasalah dalam sistem penggunaan anggaran DD.

Bahkan, dari hasil evaluasi dari kecamatan juga menjadi bahan untuk dilakukan evaluasi. Sehingga, diharapkan desa-desa tersebut bisa memperbaikinya segera.

Pedi menuturkan, pihaknya sudah mengingatkan agar desa segera memperbaiki administratif seluruh kegiatan yang dilakukan setiap tahun anggarannya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan