Jelang Pilkada 2024, Dilarang Mutasi dan Gunakan Fasilitas Negara Demi Kepentingan Politik

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan |

Senin , 15 Apr 2024 - 19:21

M. Hasanudin--

jelang pilkada 2024, dilarang mutasi dan gunakan fasilitas negara demi kepentingan politik                            bengkulu selatan (bs) - menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, bawaslu kabupaten bs memerintahkan dengan tegas agar tidak ada yang menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politiknya.
komisioner bawaslu kabupaten divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa m. hasanudin, se, m.ap pada radar kaur (rka) menyampaikan hal tersebut.
hasan menegaskan, pada pilkada 2024 akan digelar secara serentak pada tanggal 27 november 2024. dimungkinkan akan ada calon petahana yang akan kembali maju.
oleh karena itu, hasan mengatakan untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya. karena, tidak ada ruang untuk itu.
"kami minta, agar siapapun itu tidak ada yang menggunakan fasilitas negara demi untuk kepentingan politiknya," tegas hasan.
hasan berpesan, agar para pejabat daerah dan pihak terkait lainya agar tetap menjaga netralitas dan ikut membersamai mensukseskan pilkada serentak tahu  2024 ini.
"dalam hal terjadinya pelanggaran penggunaan faslitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politik lainya, akan disanksi tegas," ungkap hasan.
masih kata komisioner, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara ketat, guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
baca juga:banyak warganya diserang dbd, pemuda di bengkulu selatan rakit dan lakukan fogging secara mandiri 
baca juga:sederet penantang petahana di pilkada bs 2024, mulai dari pengusaha, politisi hingga militer
selain itu, imbauan, sosialisasi, pengawasan secara melekat akan terus ditingkatkan untuk memastikan tahapan demi tahapan yang berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada.
"ya, imbauan dan sebagainya akan terus kami lakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam pilkada mendatang," demikian komisioner.
bupati dilarang mutasi pejabat
sebelumnya, ketua bawaslu kabupaten bs sahran, se mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat ke bupati bs gusnan mulyadi, se, mm melalui kepala bkpsdm bs.
mengingat, terhitung tanggal 31 maret 2024, kpu ri sudah melakukan lounching penetapan tahapan pilkada serentak sudah dimulai.
sehingga, sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor : 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
baca juga:asal perawatan tepat, 5 motor yamaha ini bisa awet 7 turunan
baca juga:all new daihatsu xenia 2024, avanza makin ketinggalan?
dalam pkpu tersebut, disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu, tanggal 22 september 2024.
mmaka 6 sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024, bupati dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari mentri dalam negeri.
"berdasarkan aturan inilah maka, kami bawaslu bengkulu selatan meminta agar pihak pemerintah daerah dapat bekerjasama. terutama, dalam menyukseskan tahapan pilkada," harap sahran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan