Tahapan Pilkada 2024 Mulai Berjalan, Jalur Parpol Atau Perseorangan, Ini Syaratnya

Reporter: Etika Larasati Kontesa |

Editor: Daspan Haryadi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 20:21

PILKADA : Pilkada 2024 jalur Parpol atau perseorangan. -Sumber foto: radarsolo.jawapos.com-

tahapan pilkada 2024 mulai berjalan, jalur parpol atau perseorangan, ini syaratnya                             radar kaur bacakoran.co – tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) calon bupati dan wakil bupati (wabub) tahun 2024 sudah mulai berjalan.
komisi pemilihan umum (kpu) pun mulai menyosialisasikan syarat pencalonan untuk jalur perseorangan (independent) atau non partai politik (parpol).
mengutip dari radarmukomuko.disway.id, sesuai dengan diamanatkan undang-undang pilkada, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon (paslon) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah (dprd). 
baca juga:mengejutkan! terdakwa duel maut 2 beranak vs 2 bersaudara dituntut 10 tahun penjara, ini pasal diterapkan 
maka, kalau jumlah kursi dewan 25 orang, maka minimal satu paslon diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki 5 kursi dewan. 
atau bisa juga dukungan 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka dprd di daerah yang bersangkutan. ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 1 tahun 2014. 
kemudian, cara kedua jalur perseorangan atau independent. 
paslon persorangan tidak butuh dukungan parpol yang memiliki kursi di dprd, hanya perlu dukungan pasti dari masyarakat dengan dibutikan lewat potocopy kartu tanda penduduk (ktp) dan surat dukungan dari masyarakat. 
baca juga:modusnya terungkap! kasus replanting memasuki babak baru 
syarat dukungan yang harus dipenuhi bakal calon bupati cukup 10 persen dari total mata pilih tetap. artinya paslon cukup mengantongi surat dukungan atau potocopy ktp sekitar 13 ribu hingga 15 ribu dukungan. 
syarat dukungan calon perorangan diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. 
sementara untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah dpt 0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen. 
baca juga:kpu bengkulu selatan segera tetapkan caleg terpilih di pemilu 2024, cek di sini jadwalnya
di daerah, dengan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.  
daerah dengan jumlah dpt 500.000 - 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah dpt lebih dari 1 juta. 
syarat dukungan tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. 
setelah tahapan penyerahan syarat dukungan selesai, kpu akan melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan kelengkapan syarat. 
baca juga:patut dicontoh! tingkatkan literasi murid, sdn 24 kaur gandeng perpusip 
mereka yang dinyatakan memenuhi syarat, dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah bersamaan dengan pendaftaran jalur dukungan parpol. 
dalam pasal 41 undang-undang nomor 10 tahun 2016 dikatakan, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan. 
jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam dpt pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya, yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.
baca juga:penuh ketidakpastian, jusuf wanandi : indonesia butuh pemimpin seperti prabowo 
1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen.
2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen. 
3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.
4. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada dpt lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan