Pembatalan 7 PPPK Kaur, Siapa yang Dirugikan?

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 20:07

Staf BKD-PSDM Kabupaten Kaur yang siap memberikan pelayanan, Rabu 13 Maret 2024. Foto: UJANG/RKa--

pembatalan 7 pppk kaur, siapa yang dirugikan?                            bintuhan - dengan adanya pembatalan 7 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kabupaten kaur tahun 2023.
yang diumumkan badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia (bkd-psdm) melalui pengumuman nomor 800/128/bkd-psdm/kk/2024 tentang pembatalan kelulusan calon pppk jabatan kesehatan dan teknis di pemerintahan kabupaten kaur formasi 2023. 
dengan begitu, peserta pppk yang dinyatakan lulus dan dibatalkan tidak bisa diganti dengan nilai tertinggi kedua hasil seleksi.
“untuk pergantian, dari aturan yang ada tidak bisa dilakukan. hal ini seusai dengan aturan  kemenpan-rb nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional,” tegas kepala bkd-psdm kaur, sifrihadi, sh, mh, rabu 13 maret 2024.
baca juga:beraksi di 8 tkp, segini harga motor curian dijual
baca juga:smpn 15 kaur penyelesaian e-kinerja, berikut penjelasan kepala sekolahnya 
dengan adanya formasi kesehatan 1 orang dan teknis 6 orang yang dibatalkan lulus pppk, maka kuota pppk yang akan mendapatkan sk formasi 2023 akan berkurang. adapun kuota pppk tahun 2023 sebanyak 262 untuk tiga formasi. 
sedangkan yang dinyatakan lulus 241 orang, dengan rincian formasi kesehatan 39 orang, teknis 53 orang dan guru 149 orang. untuk formasi tidak lulus karena kosong peserta yakni formasi kesehatan 1 orang, teknis 9, guru 11 orang. 
dengan telah adanya 7 orang dinyatakan batal lulus pppk, maka jumlah kuota pppk yang akan menerima ni sebanyak 236 orang.
lanjutnya, untuk rincian formasi pppk tahun 2023, formasi guru sebanyak 149 orang, kesehatan 38 orang dan teknis 47 orang. 
baca juga:siapkan observasi, pengawas adakan pendampingan
baca juga:soal thr, kadisprov beri warning, 7 perusahaan dilaporkan
tentunya pembatalan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. pppk bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan diberhentikan oleh instansi, maka hasil seleksi bisa dibatalkan.
contoh yang bersangkutan pernah putus kontrak dan tidak melanjutkan honorer.
mengundurkan diri, tidak melakukan pemberkasan walau sudah dinyatakan lulus, kualifikasi pendidikan tidak sesuai, tidak memenuhi persyaratan seperti manipulasi data honorer, pindah instansi,
seseorang yang telah diangkat dan mengajukan pindah instansi maka dinyatakan mengundurkan diri.
baca juga:pembangunan dermaga pasar lama, ini progres terbaru, 17 warga siap serahkan lahan
baca juga:waduh! anggaran sudah disiapkan rp 57 m, ada apa tpp asn di bengkulu selatan tak bisa dicairkan?
“sedangkan 7 pppk yang dibatalkan kelulusannya adalah dari hasil laporan warga atas honorer tersebut ke inspektur daerah. dari hasil investigasi, tim inspektur diketahui yang bersangkutan memang putus honorer dan tidak pernah honorer lagi.
atau sudah putus kontrak, dengan begitu maka ketujuh pppk tersebut dibatalkan. tentu seluruh pppk yang dinyatakan lulus apabila diketahui melakukan manipulasi data, maka langsung akan diberhentikan, karena pppk sifatnya kontrak,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan