Awal Desember Seleksi JPTP BS Bergerak, Nama Calon Mulai Bermunculan, Cek Disini

BENGKULU SELATAN (BS) - Seperti diberitakan sebelumnya, jika ada tiga kursi jabatan eselon II atau setara Kepala OPD di lingkungan Pemkab BS yang sudah lama kosong.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemkab BS akaa membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau lelang jabatan. Bahkan, kegiatan tersebut diagendakan akan mulai bergerak terhitung sejak awal Desember 2023 ini.

Berdasarkan data terhimpun Radar Kaur (RKa), tiga kursi jabatan eselon II yang kosong dan bakal dilelang tersebut diantaranya, Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) BS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BS dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) BS. Bahkan, saat ini beberapa nama calon peserta seleksi mulai bermunculan. Siapa saja nama tersebut?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) BS H. Abdul Karim, S.Sos melalui Kabid Pengadaan Informasi Kepegawaian Mutasi dan Promosi (PIMP) Salman Haryanto, S.IP menyebutkan, jika hingga kini pihaknya tengah mengupayakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera membentuk Panitia Seleksi (pansel) JPTP tersebut.

Setelah semuanya lengkap, BKPSDM akan membuka pendaftaran secara gamblang kepada para peserta seleksi.

"Pada awalnya ditarget awal November dimulai. Namun karena kondisi, maka lelang JPTP ini baru bisa dilaksanakan awal Desember. Saat ini kami tengah mengupayakan rekomendasi dari KSN sebagai dasar pelaksanaan lelang," sebut Salman.

Kabid menerangkan, untuk mekanisme pelaksanaan lelang sama dengan sebelumnya. Yang mana, dalam setiap satu jabatan yang dilelang, minimal harus dilamar tiga orang peserta. Kalau kurang dari itu, maka prosesnya diperpanjang.

Sementara ini, meskipun proses pendaftaran belum dimulai, namun berdasarkan informasi yang berkembang sudah ada beberapa nama yang mulai bermunculan untuk ikut seleksi tersebut.

"Ya, sudah ada beberapa nama yang informasinya ingin ikut lelang. Tapi belum bisa disampaikan, sebab ada jadwalnya," jelas Kabid.

Sementara itu, lanjut Kabid, terkait pelaksanaan lelang di akhir tahun, hal itu bisa saja terjadi. Apalagi KASN telah memberikan rekomendasi nantinya. Jika nanti lelang terus diundur, maka bisa berdampak bagi kegiatan di OPD yang notabenya tanpa pemimpin.

"Kalau untuk syarat khususnya masih mengacu regulasi lama. Yakni harus PNS, memiliki pangkat serendahnya IV A serta pernah menduduki jabatan administrator paling tidak sudah dua kali," tegas Kabid. (roh)