Wujudkan Zona WBK dan WBBM, Ini Langkah Kejari Kaur

BINTUHAN- Dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur.

Senin 26 Februari 2024, seluruh jajaran Kejari Kaur melakukan penandatanganan WBK dan WBBM.

BACA JUGA:FINAL! Ini Dia 25 Caleg Terpilih DPRD Bengkulu Selatan, Berdasarkan Hasil Pleno KPU Kabupaten

Penanda tanganan ini dimulai Kajari Kaur, dilanjutkan Kasi dan seluruh jajaran Kejari Kaur. Kegiatan ini dilaksanakan setelah usai melaksanakan apel pagi di Halaman Kantor Kejari Kaur.

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Lagi Sibuk Merempah, Rumah 2 Lantai di BS Hangus Terbakar, Tenda Pesta Ikut Terbakar

“Bentuk keseriusan mewujudkan ZI WBK dan WBBM, seluruh jajaran Kejari Kaur telah melakukan berkomitmen dengan  penandatanganan fakta integritas. Karena bagaimanapun, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu harus dibangun dan itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya komitmen,” kata Kajari Kaur, M Yunus, SH, MH.

Dikatakannya, selaku unsur pimpinan ia mengajak jajaran untuk melayani masyarakat dalam penegakan hukum secara maksimal.

BACA JUGA:126 Pelajar Kaur Ikut Seleksi Paskibra Kesbangpol, Berikut Kuota yang Akan Diambil

Sedangkan pembangunan WBK dan WBBM merupakan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Lanjutnya, pembangunan dengan WBK dan WBBM merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi sesuai amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

BACA JUGA:WAW! Tahun Ini Dinkes Akan Beli 11 Ambulance, Anggarannya Fantastis

Untuk mewujudkan hal itu, maka dibutuhkan komitmen dan keinginan yang kuat. Sehingga terwujudlah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ditambahkannya, pembangunan ZI tindak lanjut dari komitmen Kejari Kaur dalam mensukseskan reformasi birokrasi.

Zona integritas fokus pada penerapan program yang memiliki manajemen perubahan atau laksana penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kebutuhan dasar kerja dan peningkatan kualitas publik yang bersifat konkret.