Saksi Ungkap Peran Bendahara dalam Kasus Korupsi Perjadin DPRD Kaur

Reporter: Saprian |

Editor: Daspan Haryadi |

Kamis , 30 Oct 2025 - 19:08

Sidang keenam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekwan Kabupaten Kaur, Kamis 30 Oktober 2025.-Sumber foto: IST/RKa-

BENGKULU - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2023 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis 30 Oktober 2025.

Dalam sidang keenam ini, sepuluh saksi yang merupakan PNS Setwan DPRD Kaur dihadirkan. Mereka antara lain Deddy Yufizer, Herdian Suhenda, Suherman, Dian Wahyudi, Donny Putra, Marwi Kisnanda, Edi Hermanto, Mustafa, Hendri Kusyadi, dan Yenli Sisma.

Sejumlah saksi menyebut keterlibatan bendahara bernama Heni dan Lindarti dalam pengelolaan dana perjalanan dinas.

Misalnya Saksi Mustafa mengaku rekening dan ATM miliknya dititipkan kepada bendahara Heni agar memudahkan pencairan dana.

"Rekening dan ATM tersebut dipegang oleh bendahara Heni," ujar Mustafa saat dicecar hakim terkait dari bagaimana pencairan uang pakai nama untuk perjalanan dinas fiktif.

Selain itu, fakta lain terungkap, bahwa saksi diperintahkan untuk membuka rekening untuk memudahkan mengelola honor perjalanan dinas.

Pembukaan rekening tersebut atas perintah dari terdakwa Aprianto dan Roni Oksuntri.

Masih pengakuan saksi Mustafa, bahwa namanya sejak tahun 2022 difiktifkan untuk perjalanan dinas.

Dari 42 kali namanya tercatat perjalanan dinas, Mustafa mengaku hanya melakukan perjalanan dinas 3 kali.

Total uang yang dikembalikan setelah menjadi temuan Rp 19 juta lebih.

saksi ungkap peran bendahara dalam kasus korupsi perjadin dprd kaur                            bengkulu - sidang lanjutan kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas di sekretariat dprd kabupaten kaur tahun anggaran 2023 kembali digelar di pengadilan tipikor bengkulu, kamis 30 oktober 2025.
dalam sidang keenam ini, sepuluh saksi yang merupakan pns setwan dprd kaur dihadirkan. mereka antara lain deddy yufizer, herdian suhenda, suherman, dian wahyudi, donny putra, marwi kisnanda, edi hermanto, mustafa, hendri kusyadi, dan yenli sisma. 
sejumlah saksi menyebut keterlibatan bendahara bernama heni dan lindarti dalam pengelolaan dana perjalanan dinas.
baca juga:aset terdakwa kasus korupsi perjadin kaur diblokir jaksa, ini penjelasan lengkapnya! 
baca juga:fakta sidang perjadin setwan kaur, dugaan hotel fiktif hingga dana untuk wartawan
misalnya saksi mustafa mengaku rekening dan atm miliknya dititipkan kepada bendahara heni agar memudahkan pencairan dana.
"rekening dan atm tersebut dipegang oleh bendahara heni," ujar mustafa saat dicecar hakim terkait dari bagaimana pencairan uang pakai nama untuk perjalanan dinas fiktif.
selain itu, fakta lain terungkap, bahwa saksi diperintahkan untuk membuka rekening untuk memudahkan mengelola honor perjalanan dinas.
baca juga:sejumlah modus terungkap di sidang korupsi perjadin setwan kaur, ada saksi sebut nama bendahara
baca juga:sidang perdana eks sekwan kaur cs, perjadin fiktif rugikan negara rp 13 miliar
pembukaan rekening tersebut atas perintah dari terdakwa aprianto dan roni oksuntri. 
masih pengakuan saksi mustafa, bahwa namanya sejak tahun 2022  difiktifkan untuk perjalanan dinas.
dari 42 kali namanya tercatat perjalanan dinas, mustafa mengaku hanya melakukan perjalanan dinas 3 kali.
total uang yang dikembalikan setelah menjadi temuan rp 19 juta lebih.
"aprianto yang suruh, kalau nama saya 42 kali difiktifkan, 3 kali berangkat," imbuhnya.
sementara saksi edi hermanto mengungkapkan pernah mendapat pesan dari lindarti terkait setoran uang perjalanan dinas, yakni rp 250 ribu untuk dalam daerah dan rp 500 ribu untuk luar daerah.
"saya itu 41 kali tercatat perjalanan dinas namun yang sebenarnya  berjalan 5 kali. adapun setoran perjalanan dinas pakai nama dimana saya mendapat pesan dari lindarti bahwa uang  telah masuk pakai nama setor 250 ribu untuk dalam daerah dan  500 uang luar daerah ," ujar edi. 
selain itu terungkap juga dari keterangan saksi berkaitan dengan tiket travel fiktif. seperti keterangan dari saksi marwi kisnanda.
marwi mengaku menggunakan tiket travel fiktif, padahal untuk perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi.
ada beberapa agen travel yang digunakan oleh saksi, selatan tour, bintang selatan tour dan pesona kaur travel. 
tetapi setelah kasus tersebut disidik jaksa, marwi menyadari apa yang dilakukannya itu salah. sehingga semua uang temuan dikembalikan. jumlah uang yang dikembalikan marwi pada jaksa rp 22 juta. 
"lampirkan tiket dari agen travel, tapi perjalanan dinas pakai mobil sendiri. ada 39 kali perjalanan dinas, uang yang saya kembalikan rp 22 juta," jelas marwi. 
selain itu, terungkap juga pada perkara perjalanan dinas tersebut, bill atau tagihan hotel juga dimanipulasi.
agar mendapat keuntungan dari setiap anggaran penginapan, terdakwa menunjuk agen yang bertanggung jawab menyediakan penginapan selama perjalanan dinas. 
misalnya, jika 5 hari melakukan perjalanan dinas, satu malam menginap dihotel bagus, sisanya menginap dihotel biasa. keterangan tersebut disampaikan saksi yenli.
"perjalanan 5 hari, satu malam menginap di hotel bagus, sisanya menginap di hotel biasa. saya berangkat 7 kali, mengembalikan rp 15 juta," ujarnya. 
dari keterangan saksi yang dihadirkan persidangan, semakin menguatkan dakwaan jaksa adanya perjalanan dinas fiktif di setwan dprd kaur.
sejak sidang pemeriksaan saksi, rata-rata saksi yang dihadirkan mengaku namanya difiktifkan lebih dari 5 kali. 
bahkan ada yang sampai difiktifkan 42 kali dan tidak pernah berangkat. untuk upah atau honor setiap nama yang digunakan rp 250 sampai rp 500 ribu, disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas.
"saya 42 kali difiktifkan, tapi tidak pernah berangkat," ungkap saksi hendri. 
usai melaksanakan sidang di tipikor bengkulu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, m. fadel alfarabi, mengungkapkan adanya fakta baru dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas di sekretariat dprd kabupaten kaur tahun anggaran 2023.
dimana ia menyebutk bahwa aliran dana perjalanan dinas yang bermasalah berasal dari bendahara, namun dilakukan atas perintah tiga pejabat, masing-masing roni, afrianto, dan arsal.
“dari keterangan saksi di persidangan terungkap bahwa uang yang mereka terima semuanya berasal dari bendahara, tapi atas perintah dari pak roni, pak afrianto, dan pak arsal,” ujar fadel.
fadel menambahkan, sidang berikutnya akan menghadirkan saksi-saksi kunci, termasuk bendahara dprd dan beberapa anggota asn serta pihak dprd yang diduga mengetahui alur dana tersebut.
“ke depan masih ada panggilan untuk saksi bendahara, saksi dari dprd, dan beberapa saksi kunci lainnya. mereka campuran antara asn dan anggota dprd,” jelasnya.
ketika ditanya kemungkinan adanya penambahan tersangka baru, fadel menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan fakta persidangan berikutnya.
“kita lihat dulu perjalanan persidangan ini. setelah semua fakta terungkap, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” tegasnya.
sementara itu, kuasa hukum terdakwa arsal, aprianto dan roni, yaitu sopian siregar sh,  meminta kepada jaksa tidak tebang pilih menetapkan tersangka.
pasalnya, dalam fakta persidangan terungkap jika tim bendahara sekretariat dprd kaur juga menerima uang.
semua uang perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara sebelum akhirnya digunakan. 
"pptk, pa dan ppk ditetapkan tersangka, tetapi bendahara tidak, ini jadi tanda tanya besar. padahal fakta persidangan sudah jelas, semua uang disetor ke bendahara, kurang aktif apa coba peran dia (bendahara). hakim 100 persen tahu peran dari bendahara, semoga bendahara dijadikan tersangka oleh hakim. kami meminta agar jaksa tidak tebang pilih menetapkan tersangka dalam perkara ini," ujar sopian.
empat terdakwa terseret dalam perkara ini adalah mantan sekwan dprd kaur, arsal adelin, mantan kabag humas, roni oksuntri, mantan kabag umum, aprianto dan mantan kasubag, halim zaend.
selain mencatut nama pegawai, mereka juga mendirikan agen travel fiktif, setelah travel berdiri terdakwa berkerja sama mengerbitkan invoice fiktif, dari modus itulah anggaran disalah gunakan.
para terdakwa melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas hingga merugikan negara rp 13 miliar.
sidang masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Jumat, 31 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan