Bawaslu dan Satpol PP Bengkulu Selatan Saling Lempar, Soal Ribuan APK Dibiarkan Bertebaran

Reporter: Rohidi |

Editor: Daspan Haryadi |

Senin , 05 Feb 2024 - 19:48

ROHIDI/RKa BERTEBARAN : Tampak APK milik Caleg, Capres dan Cawapres masih dibiarkan bertebaran di Jalan Padang Panjang Kota Manna, Senin 5 Februari 2024.--

bawaslu dan satpol pp bengkulu selatan saling   lempar, soal ribuan apk dibiarkan bertebaran                            bengkulu selatan (bs) - pelaksanaan pesta demokrasi dalam pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 hampir memasuki tahap akhir.
bahkan, saat ini tinggal menyisakan delapan hari lagi pencoblosan akan dimulai.
namun demikian, hingga saat ini belum ada upaya untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye (apk) maupun bendera partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilu, senin 5 februari 2024.
padahal, apk yang melanggar tidaklah sedikit.
baca juga:ketagihan bermain judi online, pemuda di bengkulu selatan bobol atm pacar hingga rp 105 juta
baca juga:hore! beban guru berkurang, ini cara pengintegrasian skp dalam pmm
bahkan, data yang masuk ke badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bs, mencapai ribuan apk maupun bendera parpol.
sementara, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, baik pihak bawaslu kabupaten bs, kpu kabupaten ns maupun opd teknis seperti satpol-pp dan dlhk bs justru saling lempar tanggung jawab.
ketua bawaslu kabupaten bs sahran, s.e mengaku, jika penertiban apk yang melaggar tidak ada wewenang pada bawaslu. melainkan ada di kpu dan satpol-pp sebagai penegak perda.
sedangkan, untuk penertiban bendera parpol yang dipasang di median jalan dua jalur di kota manna, itu wewenangnya ada di dlhk bs.
baca juga:pengakuan ayah gagahi anak kandung di bengkulu selatan bikin ngeri, tsk : sambil nonton film dewasa
baca juga:berikut tarif pasaran suara! harga suara paling mahal untuk dprd kabupaten 
"penertiban tidak ada pada kami (bawaslu, red). penertiban apk sepenuhnya ada di kpu dan satpol-pp sebagai penergak perda serta kpu ada penetu zona pemasangan apk," tegas sahran.
ketua melanjutkan, penertiban apk tersebut besar wewenang ada pada bawaslu, disaat masa kampanye selesai.
"kalau sudah selesai masa kampanye baru kami (bawaslu, red) yang menertiban. kalau masih masa kampanye bukan kami tidak mau bertindak, tapi bukan wewenangnya," jelas ketua.
masih kata sahran, pihaknya bahkan sudah berulang kali menyurati satpol-pp dan kpu untuk segera melakukan penertiban.
baca juga:breaking news! jaksa geledah dinas pmd kaur, ini dugaannya
baca juga:menteri bumn sebut paslon nomor urut adalah pimpinan yang kuat, simak pernyataannya
"sudah, sudah kami surati kpu dan satpol-pp masalah pelanggaran pemasangan apk," demikian sahran.
berbeda penjelasan dari satpol-pp selaku penegak perda, pihaknya untuk melakukan penertiban menunggu perintah dan instruksi dari bawaslu.
"memang penertiban wewenang pada kami (satpol-pp, red). tetapi, untuk melakukan penertiban kami menunggu ajakan dari penyelegara," ungkap kadis satpol-pp dan damkar bs erwin muchsin, s.sos melalui kabid trantibum erlian joni.
sementara, jika memang terpaksa akan ditertibkan. satpol-pp bs mengaku siap melaksanakan tugas dan fungsi.
 
"jika ada perintah dan ajakan kami siap melaksanakan tugas dan kewajiban. tetapi kalau langsung saja, kami tentu akan mempelajari aturan terlebih dahulu," pungkas erlian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan