Komisi X DPR Sampaikan Teriakan Guru Honorer ke Mendikbudristek

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Rabu , 15 Nov 2023 - 17:09

Massa honorer K2 unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS.--

komisi x dpr sampaikan teriakan  guru honorer ke mendikbudristek                            radar kaur –rapat kerja komisi x dpr ri dengan mendikbudristek nadiem makarim dan jajarannya 7 november 2023 lalu agak menyentuh. pasalnya pada kesempatan ini anggota legeslatif menyuarakan aspirasi guru honorer.
mengutip dari jpnn.com, berikut ini ada beberapa teriakan para guru honorer yang diungkap para anggota komisi x dpr ri langsung ke nadiem makarim: 
1. masih ada guru pppk belum terima gaji 
“ini ada teriakan-teriakan guru honorer,” kata anggota komisi x dpr anita jacoba gah.
dia mengatakan, hingga saat ini masih ada guru honorer yang sudah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), tetapi belum pernah menerima gaji bulanan. 
“ada pppk, sudah lulus, tetapi gaji belum dibayar,” ujar anita.
2. guru swasta juga pengin jadi pppk 
pada kesempatan yang sama, anita jacoba juga menyampaikan aspirasi guru swasta yang peluangnya untuk jadi pppk sangat terbatas.
“mereka bilang, kami juga mengajar anak-anak bangsa. jadi, mereka juga rindu menjadi pppk. berikanlah mereka kesempatan,” kata anita.
3. dana sertifikasi guru ngadat
 masalah pembayaran dana sertifikasi guru yang tidak lancar, juga diungkapkan anita.
menurutnya, aneh jika periodisasi pembayaran dana sertifikasi ini tidak jelas.
“tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, baru dibayar, sering terlambat,” cetusnya.
ia mengatakan, dana tersebut sangat dibutuhkan para guru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
“kalau pembayarannya sering terlambat, mereka sudah telanjur utang,” kata anita, sembari meminta mas nadiem menegur pemda yang suka memperlambat pembayaran dana sertifikasi guru.
dia juga mengusulkan agar dana sertifikasi pembayarannya bersamaan dengan gaji bulanan para guru. 
“mengapa tidak jadi satu saja, digabung dengan gaji. bisa enggak?” ujarnya, lantang.
4. lolos sertifikasi, gagal pppk 
anita jacoba juga menyampaikan bahwa ada kasus guru yang sudah lulus sertifikasi, tetapi gagal pada seleksi pppk. sebaliknya, ada guru yang gagal lulus sertifikasi, tetapi malah lolos seleksi pppk.
“bahkan yang lolos pppk ini (honorer) yang baru. mereka yang sudah lama mengabdi, malah tidak lolos. ada yang lolos, tetapi belum dapat penempatan.”
5. usulan formasi terganjal belanja pegawai
anggota komisi x dpr ri muhamad nur purnamasidi pada raker tersebut mengeluhkan mengenai syarat pemda dalam mengusulkan formasi pppk 2024. 
dia menyebutkan, syarat belanja pegawai maksimal 30 persen dari apbd, akan menghambat target pemenuhan formasi pppk. pasalnya, akan banyak pemerintah daerah (pemda) yang tidak bisa mengusulkan formasi pppk 2024. 
perlu diketahui, banyak pemda yang porsi belanja pegawai di apbd-nya atau anggaran pendapatan dan belanja daerah mencapai lebih 30 persen. bahkan, masih ada beberapa pemda porsi belanja pegawai di atas 60 persen. (cw2)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 16 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan