Aksi Diam Rakyat Sipil Bengkulu, Bukti Gelombang Penolakan Perubahan RUU TNI

Rakyat Sipil Bengkulu saat menggelar aksi di Simpang 5 Bundaran Fatmawati, bukti gelombang penolakan perubahan RUU TNI. Sumber foto : koranradarkaur.id--
KORANRADARKAUR.ID - Gelombang penolakan perubahan RUU TNI masif di suarakan sejumlah daerah di Indonesia sepekan terakhir.
Dari mulai aksi di media sosial, aksi mahasiswa yang turun ke jalan dengan membawa spanduk dan photo penggerbakan oleh KONTRAS, aksi diam, hingga pernyataan sikap tokoh bangsa serta akademisi telah disuarakan beberapa hari terakhir.
Mereka mengecam sikap pembahasan 'kebut' revisi UU TNI, yang dikebut-bahkan dituding tertutup atau diam-diam agar bisa disahkan sebelum reses DPR pada 21 Maret 2025 atau hari ini, Kamis (21/2).
DPR dan pemerintah bahkan disebut menjadwalkan pengesahan RUU TNI pada rapat paripurna hari ini (21 Maret 2025)
Aksi penolakan RUU TNI dikumandangkan publik dari mulai mahasiswa, aktivis, hingga akademisi karena berpotensi menghidupkan lagi dwifungsi militer yang sudah dihapus pascareformasi 1998.
Pada Rabu (20/2) lalu aksi dilakukan massa di sejumlah daerah, salah satunya oleh puluhan massa yang tergabung dalam Rakyat Sipil Bengkulu di Simpang 5 Bundaran Fatmawati.
Dalam aksi yang berlangsung damai di pusat Kota Bengkulu tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap RUU yang dinilai mengancam demokrasi.
BACA JUGA:12 Perwira TNI AL Berpangkat Jenderal Berbintang Masuk Gerbong Mutasi 14 Maret 2025
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Rabil Fahri mengatakan, RUU TNI yang sedang dalam proses legislasi dan disidangkan harus ditolak.
"Karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Fahri.
Menurut Fahri, penolakan ini karena RUU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI masuk pada ranah sipil, yang sudah seharusnya menjadi sejarah kelam di negara ini.
"Kemudian keberadaan RUU tersebut juga berpotensi membawa kembali dominasi militer dalam ranah kebijakan sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi," tambah Fahri.
BACA JUGA:14 Perwira Tinggi TNI Bersiap Tinggalkan Militer Usai Dimutasi Panglima Jenderal Agus Subiyanto