Pemprov Bengkulu Siap Gelar Sidak MinyaKita Usai Temuan Menteri Pertanian

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Hafni Khaidir, menyatakan kesiapan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap peredaran minyak goreng MinyaKita di pasaran. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, termasuk dengan Polda Provinsi Bengkulu. Kita juga telah membahas kemungkinan adanya peredaran produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran di Bengkulu," ujar Hafni Khaidir, Rabu, 12 Maret 2025.  

Hal ini menyusul temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mendapati ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan Sidak. Dari yang seharusnya berisi 1 liter, produk tersebut hanya terisi sekitar 750 hingga 800 mililiter.  

Ditambahkan oleh Hafni, Pemprov Bengkulu bersama Satgas Pangan telah mewacanakan untuk segera turun ke lapangan guna memastikan apakah produk-produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran beredar di wilayah Bengkulu atau tidak.  

BACA JUGA:Dukung Program MBG, Pemprov Bengkulu Segera Terbitkan Instruksi untuk Bupati dan Wali Kota

BACA JUGA:Terkait Tebas Bayang, Pemprov Bengkulu Akan Berkordinasi dengan 9 Kabupaten dan 1 Kota

"Kalau memang ditemukan di lapangan, tentu akan segera kami tindak lanjuti. Kami bersama Polda sudah menyusun rencana untuk melakukan sidak, mungkin hari ini atau besok kami akan turun ke pasar," tambahnya.  

Meski hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya peredaran minyak goreng MinyaKita dengan takaran yang tidak sesuai di Bengkulu, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan produk tersebut telah masuk ke daerah tersebut.  

"Kami tetap mencadangkan kemungkinan bahwa produk ini bisa saja beredar di Bengkulu. Oleh karena itu, sidak ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk sesuai dengan takaran dan kualitas yang semestinya," tutup Hafni.  

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan sidak di beberapa lokasi. Temuan ini langsung mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk memastikan distribusi produk yang sesuai dengan ketentuan. *