Terdampak Efisiensi Anggaran, Pelatihan Zonk Kecewakan Pelaku UMKM

BINTUHAN – Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Disperindagkop) Kabupaten Kaur tahun ini meniadakan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kaur. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Sekretaris Disperindagkop Kaur, Hayan Wianto, SE, M.Si, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Meskipun tidak ada pelatihan UMKM tahun ini, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pendampingan bagi pelaku usaha agar tetap dapat berkembang dan bersaing di pasar.

"Untuk tahun ini, tidak ada pelatihan UMKM karena efisiensi anggaran. Namun, kami tetap berupaya mendukung para pelaku usaha melalui berbagai bentuk pendampingan lainnya," ujar Hayan Wianto, Senin (24/2).

Selama ini, pelatihan UMKM menjadi salah satu program rutin Disperindagkop Kaur yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta daya saing pelaku usaha di Kabupaten Kaur. Program tersebut biasanya mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan agar UMKM bisa berkembang secara berkelanjutan.

Dengan ditiadakannya pelatihan pada tahun ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mencari alternatif lain untuk meningkatkan keterampilan mereka. Beberapa di antaranya bisa melalui pembelajaran mandiri, bergabung dengan komunitas bisnis, atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan organisasi lainnya.

"Kami berharap,  para pelaku UMKM untuk tetap aktif mencari informasi mengenai peluang pengembangan usaha dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kapasitas bisnis mereka. Sebab di tahun ini, pelatihan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Kaur ditiadakan," jelasnya.

BACA JUGA:Disperindagkop UMKM Kaur Akan Maksimalkan Pasar Digital Untuk UMKM, Ini Langkahnya

BACA JUGA:Memudahkan Pelaku UMKM, Pemda Akan Luncurkan Aplikasi Baru

Sementara pelaku UMKM kepiting bakau Hendri, SE (39)  warga Desa Linau Kecamatan Maje menyayangkan kebijakan ini ditiadakan, mengingat pelatihan yang diberikan pemerintah sebelumnya sangat membantu dalam pengembangan usaha pelaku UMKM. Namun, mereka tetap berharap ada program lain yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.

"Kami memahami adanya keterbatasan anggaran, tapi pelatihan seperti ini sangat penting bagi kami para pelaku usaha kecil. Kami berharap pemerintah mempunyai inovasi untuk mendorong pelaku UMKM kecil seperti kami ini," ujarnya.