WADUH! Masih Banyak "Tuau Kerjau" Tak Paham Adat, Pembahasan Raperda Alot

BENGKULU SELATAN (BS) - Terhitung sejak beberapa waktu lalu, DPRD BS terus melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberlakuan Adat Istiadat di Kabupaten BS. Hanya saja, ternyata dalam pembahasan tersebut masih alot. Terbaru, DPRD BS melalui Komisi III mengundang langsung perwakilan wedding organizer (WO) dan pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten BS untuk membahas draf Raperda tersebut.

Berdasarkan pantauan Radar Kaur (RKa), perwakilan WO diundang dalam pembahasan Raperda tersebut karena berkaitan pada saat acara pernikahan. Adat istiadat wajib ditegakan saat masyarakat menggelar acara pesta pernikahan. WO pun wajib mematuhi aturan adat yang tertuang dalam Perda nantinya.

Salah satu perwakilan WO Yeyen Jimas (47) mengungkapkan, jika pihaknya sangat mendukung pembuatan Perda pemberlakuan adat istiadat. Namun, ia meminta isi draf Perda nantinya tidak membuat kontroversi dimasyarakat dan dapat menyesuaikan dengan situasi saat ini.

"Ya, tentu kami setuju penerapan adat, khususnya di pesta pernikahan karena berkaitan dengan pekerjaan kami (sebagai WO, red). Saya minta nanti BMA mengeluarkan sertifikat untuk tuau kerjau (tua kerja, red) yang benar-benar paham aturan adat. Soalnya, kalau saat ini banyak tua kerja yang tidak paham adat. Kalau tua kerja yang benar-benar paham adat, tentu bisa mengarahkan," ungkap Yeyen.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD BS Dodi Martian, S.Hut, MM menyebutkan, Raperda tentang Pemberlakuan Adat Istiadat masih tahap pembahasan. Masukan dan saran dari pihak yang berkaitan akan diterima sebagai bahan menyusun draf Raperda. Tentunya sebelum disahkan menjadi Perda.

"Penyusunan Raperda adat istiadat ini memang butuh proses. Banyak pihak yang harus didengar masukan dan pendapat. Supaya nanti kalau Raperda ini sudah disahkan menjadi Perda, tujuannya benar-benar sesuai yang diinginkan," demikian Dodi. (roh)