Efisiensi Anggaran, Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur Bakal Dilakukan Sistem Online

BPS Kaur bakal lakukan Sensus Ekonomi 2026. Sumber foto: koranradarkaur.id--
BINTUHAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat membawa dampak signifikan pada kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur. Efisiensi anggaran ini berimbas pada perubahan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang akan datang.
BPS Kaur akan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK), yang sebelumnya menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan sensus. Sebagai gantinya, BPS Kaur memutuskan untuk beralih ke sistem online dalam seluruh proses pengumpulan data sensus. Langkah ini diambil untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu serta mempercepat proses pelaksanaan sensus yang lebih efisien dan modern.
Selain pengurangan penggunaan ATK, kegiatan pelatihan sensus ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara offline juga akan diubah menjadi pelatihan online. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan anggaran yang terbatas. Keputusan ini tentu menimbulkan tantangan, mengingat pentingnya pelatihan bagi petugas sensus untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan berkualitas.
Kepala BPS Kaur Dr. Antoni Pestaria, SE, M.Si menjelaskan, SE 2026 akan tetap dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan efesiensi anggaran. Hanya saja mekanisme pelaksanaannya mengalmi perubahan. Jika sebelumnya dalam pelaksanaannya SE2026 menggunakan ATK dan petugas mendapatkan pelatihan offline. Namun karena ada kebijakan efesiensi maka ATK akan kurangi dan pelatihan yang semula offline akan diganti online.
BACA JUGA:BPS Kabupaten Kaur Laksanakan Susenas, Perhatikan Tujuan Utama Kegiatannya
BACA JUGA:Antoni Pestaria Jabat Kepala BPS Kaur, Rudi Pindah ke Lebong
"Kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan daerah. Namun kami tetap berupaya memastikan bahwa pelaksanaan sensus tetap berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas," ujarnya.
Antoni Pestaria menambahkan, kebijakan efesiensi ini bukan menjadi alasan untuk mengambil data yang berkualitas dan berkualitas. Justru harus menunjukkan kualitas bahwa dengan adanya efesiensi anggaran proses pendataan ekonomi masyarakat tetap valid dan komprehensif.
"Dengan adanya efesiensi ini, maka pelaksanaan kegiatan kami terutama pelaksanaan sensus tentu terjadi transisi dari offline menuju sistem online. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur dapat berjalan lebih efisien dan tetap memberikan hasil maksimal meskipun dengan anggaran terbatas," kata dia.