Rp 87 Miliar Anggaran Bengkulu Selatan Disedot Pusat, Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo

Reporter: Rohidi Effendi |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 12 Feb 2025 - 19:17

Dampak efisiensi anggaran Prabowo Subianto, ada senila Rp 87 miliar anggaran untuk Kabupaten BS disedot. Sumber foto : koranradarkaur.id--

Makanya, dengan adanya kebijakan efisiensi dan penarikan anggaran ini sangat berpengaruh banyak dengan sektor pembangunan yang ada di daerah.

"Salah satunya pembangunan infrastruktur yang sebelumnya anggarannya sudah dialokasikan ke Dinas PUPR, itu terancam batal semua," jelas Ketua DPRD BS.

Perlu untuk diketahui pula, selain anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti perjalanan dinas pejabat dan DPRD juga dipangkas.

Bahkan, anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) juga dikurangi.

Sementara, untuk yang memang tidak tersentuh efisiensi anggaran ini hanya sektor kesehatan dan pendidikan.

Kendati demikian, Juli menegaskan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran berdampak dengan daerah, dirinya mendukung langkah pemerintah pusat.

Mengingat, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor yang lebih tentu jauh lebih bermanfaat.

"Kami mendukung kebijakan ini, asalkan memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat bangsa dan negara. Ibaratnya seperti ini, mungkin selama ini kita tersesat ke arah yang salah, ini momennya kembali ke jalur yang benar. Mudah-mudahan saja seperti itu," demikian Juli.

rp 87 miliar anggaran bengkulu selatan disedot pusat, dampak efisiensi anggaran prabowo                            bengkulu selatan (bs) - dampak efisiensi anggaran prabowo subianto, ada senila rp 87 miliar anggaran untuk kabupaten bs disedot atau ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
itu artinya, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan era presiden ri prabowo subianto ini, ikut berimbas dengan dana daerah pemkab bs.
bagaimana tidak, dengan ditariknya anggaran rp 87 miliar oleh pemerintah pusat, pemkab bs tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah.
mengingat, dampak terpuruknya dari kebijakan tersebut, kegiatan pembangunan fisik yang rencananya akan direalisasikan di 2025 terancam ditiadakan alias nihil.
baca juga:siapa bilang hp ram 6 gb mahal, harganya 1 jutaan aja! intip yuk rekomendasinya di sini
ketua dprd bs juli hartono, se, m.ap saat dikonfirmasi radar kaur (rka) mengakui, jika memang ada sebanyak rp 87 miliar anggaran daerah ditarik oleh pemerintah pusat.
adapun, sejumlah anggaran yang sejatinya untuk daerah kabupaten bs di 2025 ditarik oleh pemerintah pusat tersebut seperti, dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak).
"benar, ada rp 87 miliar anggaran daerah kita (bengkulu selatan, red) batal diberikan pemerintah pusat, yakni dau peruntukan dan dak. kebijakan ini berdampak dengan daerah," ungkap juli.
ketua melanjutkan, penarikan anggaran oleh pemerintah pusat sangat berdampak dengan pemkan bs.
baca juga:indofood fortuna makmur buka loker lulusan sma smk hingga s1, cek posisi yang dibutuhkan
mengingat, sumber utama keuangan daerah ini bergantung anggaran dari pemerintah pusat.
lantaran, seperti diketahui bawahnya pendapatan asli daerah (pad) jumlahnya sangat minim.
bahkan, tidak memungkinkan untuk mendukung anggaran pembangunan daerah.
sementara, sambung ketua dprd bs, selama ini pembangunan di daerah bs hanya memang mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
baca juga:motor klasik dari yamaha : resonator 125 jadi pilihan utama pencinta otomotif 
makanya, dengan adanya kebijakan efisiensi dan penarikan anggaran ini sangat berpengaruh banyak dengan sektor pembangunan yang ada di daerah.
"salah satunya pembangunan infrastruktur yang sebelumnya anggarannya sudah dialokasikan ke dinas pupr, itu terancam batal semua," jelas ketua dprd bs.
perlu untuk diketahui pula, selain anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti perjalanan dinas pejabat dan dprd juga dipangkas.
bahkan, anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (atk) juga dikurangi.
baca juga:pertapaan para wali! menguak 7 kisah misteri gunung merbabu provinsi jawa tengah
sementara, untuk yang memang tidak tersentuh efisiensi anggaran ini hanya sektor kesehatan dan pendidikan.
kendati demikian, juli menegaskan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran berdampak dengan daerah, dirinya mendukung langkah pemerintah pusat.
mengingat, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor yang lebih tentu jauh lebih bermanfaat.
"kami mendukung kebijakan ini, asalkan memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat bangsa dan negara. ibaratnya seperti ini, mungkin selama ini kita tersesat ke arah yang salah, ini momennya kembali ke jalur yang benar. mudah-mudahan saja seperti itu," demikian juli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan