DPRD Provinsi Bengkulu Kembali Rapat Paripurna Raperda Inisiatif Disabilitas, Ini Penjelasan Ketua Komisi IV

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Dedi Julizar |

Selasa , 17 Dec 2024 - 18:36

DPRD Provinsi Bengkulu lakukan sidang paripurna Raperda inisiatif hak disabilitas, Selasa 17 Desember 2024.-Sumber Foto: koranradarkaur.id-

dprd provinsi bengkulu kembali rapat paripurna raperda inisiatif disabilitas, ini penjelasan ketua komisi iv                            bengkulu - dprd provinsi bengkulu kembali lakukan rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu, selasa 17 desember 2024.
kali ini agendanya mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi. tapi untuk pembahasan akhir tentang aturan ini akan diputuskan dprd provinsi bengkulu pada 2025 mendatang. 
baca juga:sumardi ketua dprd provinsi bengkulu, erlangga: 
ketua dprd provinsi bengkulu drs.sumardi mengatakan, anggota dprd provinsi bengkulu sepakat untuk melanjutkan pembahasan raperda raperda inisiatif tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini.
walaupun, menurutnya, untuk pengesahan raperda menjadi perda baru akan dilakukan tahun 2025 mendatang.
“pembahasan reperda ini masuk dalam tahapan-tahapan berikutnya. saat ini sudah mendengar pendapat dari fraksi-fraksi di dprd provinsi bengkulu. kemudian ini akan dibahas sekali lagi. tapi kalau pengesahan untuk perda disabilitas ini di 2025,” ungkap sumardi sebelum rapat paripurna dimulai. 
baca juga:usul pimpinan defenitif dprd provinsi bengkulu, diumumkan! ini sosok waka iii dari gerindra
menurut sumardi, raperda tersebut masih perlu diharmonisasi lagi.
sehingga dalam perda tersebut benar-benar bisa mengakomodir kepentingan kalangan disabilitas di provinsi bengkulu.
untuk diketahui, dalan paripuna di hari senin 16 desember 2024, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu usin abdisyah putra sembiring telah menyampaikan, laporan hasil pembahasan terhadap raperda tersebut.
yang didalamnya menegaskan bahwa penegasan aturan tersebut sangat diperlukan.
ini sebagaimana amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
baca juga:setelah dilantik, ini agenda mendesak pimpinan dprd provinsi bengkulu
“negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara dan masyarakat indonesia,” ujar usin dalam penyampaiannya.
menurutnya, sebagian besar penyandang disabilitas di indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan atau miskin.
ini terjadi berkat adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.  
padahal, tegas usin, penyandang disabilitas yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat indonesia berhak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.
baca juga:dipercaya 2 periode di dprd provinsi bengkulu, ini fokus perjuangan herwin suberhani
“untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
berkaitan dengan pembahasan raperda itu menurut usin, komisi iv telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk akademisi.
ini yang pada akhirnya menuntaskan evaluasi raperda menjadi peraturan daerah (perda) yang pada rapat paripurna disetujui untuk dibahas lebih lanjut.
“regulasi yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini telah dilakukan pengkajian secara yuridis formil dan materiil,” ungkapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Rabu 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan