Tak Hadiri Mediasi dengan PT DSJ di Polres Kaur, Ini Alasan PPSS

Reporter: Bahman & Ujang |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 04 Dec 2024 - 19:20

Waka Polres Kaur Kompol Indramawan Kusuma, S.Trk, M.Si foto bersama peserta mediasi, Rabu, 4 Desember 2024-Sumber Foto: IST/RKa-

tak hadiri mediasi dengan pt dsj di polres kaur, ini alasan ppss                            tanjung kemuning – perkumpulan petani sawit sejahtera (ppss) kaur tidak hadir rapat mediasi dengan pt dinamika selaras jaya (dsj) di polres kaur, rabu 4 desember 2024.
karena undangan yang disampaikan polres kaur secara mendadak dan selain itu, dalam undangan tidak ada tembusan pada pemda kaur. tembusan hanya ditujukan pada polda kaur saja. hal ini disampaikan ketua ppss kaur suharman, rabu 4 desember 2024.
“tidak satu orang pun dari ppss kaur hadir. bila dalam surat berita acara rapat ada yang hadir, itu tidak benar,” sampainya.
dikatakan, tidak hadir rapat ketua ppss sedang berada di luar daerah kaur, rapat pt dsj di polres kaur dihadiri forum aliansi selamatkan bengkulu selatan (fasbs) dan petani warga kedurang.
alasan polres kaur, rapat mendadak lantaran bupati kaur dan kapolres kaur, kamis 5 desember 2024 dipanggil ke istana oleh presiden ri prabowo subianto.
“kami sudah pernah menyampaikan tentang hgu tapi hasilnya tidak ada dari pemda kaur,” katanya.
bahkan pemda kaur pernah menyampaikan bahwa pt dsj tutup sementara waktu itu, namun hingga kini tetap beroperasi dan ada apa bisa beroperasi. mediasi sudah cukup jelas dan puas namun hingga kini hgu tidak jelas. bila hgu ada jelas, tentu ada pajak untuk daerah kaur.
baca juga:ppss kembali ancam pt dsj, portal jalan dan pertemuan di polres kaur 
baca juga:warga kaur ngamuk, desak tutup jalan pt dsj 
disampaikannya, lahan pt dsj di kaur seluas 3.000 an hektare hingga kini belum mengantongi hgu dan barang tentu ilegal.
“dalam waktu dekat akan menurunkan masa lebih besar dari ppss dan kembali portal jalan pt dsj,” ucapnya.
kalau memang benar bupati kaur dan kapolres kaur dipanggil ke istana oleh presiden ri salah satunya terkait pt dsj belum ada hgu, maka berharap diselesaikan tuntas dan warga kaur senang bila ada hgu.
“kita tunggu saja hasilnya apakah pemerintah menerbitkan hgu. sebab selama ini pihak perusahaan tidak ada kendala tetap beroperasi,” ungkapnya.
terpisah, ketua fasbs herman lufti menuturkan, bila belum ada kejelasan mengenai laporan ke polda bengkulu beberapa minggu lalu, maka akan melakukan penutupan jalan perusahaan diperbatasan bengkulu selatan (bs) dan kaur tepatnya di sulau kanan kedurang.
dirinya mengakui, bahwa lahan milik pt dsj di kabupaten bs seluas 4.700 hektare. hingga kini tidak ada masukan untuk kabupaten bs berupa pajak.
ia menyampaikan, pihak perusahaan diduga bermain dengan aparat penegak hukum (aph) sehingga masih tetap beroperasi hingga kini aman walau tidak ada masukan untuk daerah bs.
“dalam waktu dekat akan menggerakan masa dan akan menutup jalan perusahaan di perbatasan bs dan kaur,” tegasnya.
seperti diketahui, ppss sudah melakukan permortalan jalan menuju pt sj namun hanya dua jam saja lalu dibuka kembali dengan alasan, jalan lintas tempat permortalan milik pemda kaur. permortalan jalan dilakukan pada senin 2 desember 2024.
ketika permortalan di desa tanjung bulan, tanjung kemuning dihadiri pihak polres kaur, polsek tanjung kemuning, pihak kecamatan dan kades serta warga.
perizinan pt djs lengkap, asbs dan fpwk diminta untuk memahami
sementara itu, dalam menyelesaikan persoalan tentang tapal batas antara pt dinamika selaras jaya (dsj) dengan aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) dan forum peduli wilayah kedurang (fpwk), rabu 4 desember 2024, polres kaur polda bengkulu memberikan ruang mediasi dengan mengundang perwakilan dari asbs maupun fpwk, pt dsj dan pemda kaur. 
dari hasil rapat mediasi, dikatakan seluruh izin pt dsj sudah lengkap. pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan ke pihak berwajib atau menempuh jalur hukum. serta menghentikan kegiatan yang ada di lapangan yang bisa merugikan masyarakat.
“mediasi yang dilakukan untuk mencari jalan keluar tentang kisruh yang ada di pt dsj. dengan pemahaman yang ada, mudah-mudah semua kegiatan pt dsj bisa berjalan dan masyarakat bisa paham apa yang telah disepakati,” tegas waka polres kaur kompol indramawan kusuma, s.trk, m.si, rabu 4 desember 2024.
dari mediasi yang dilakukan, pihak pemda kaur telah memaparkan bahwa seluruh perizinan pt dsj sudah lengkap. sedangkan untuk hak guna usaha (hgu) seluas 1.427 hektare (ha) masih dalam proses di kementerian agraria dan tata ruang (atr) atau badan pertanahan nasional (bpn) ri. 
selain itu, untuk sengketa tapal batas sesuai dengan aturan, pt dsj masuk di wilayah kabupaten kaur.
lanjut waka polres, penyelesaian permasalahan antara pt dsj dengan masyarakat merupakan masalah yang telah dituntut sejak lama sampai dengan saat ini. dengan telah dilaksanakan mediasi, harapan dapat dengan segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi nantinya permasalahan antara pt. dsj dengan masyarakat. 
apabila pihak pt dsj tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, agar pihak pt dsj menyerahkan lahan yang bermasalah tersebut ke pemda kaur.
dari pantauan radar kaur (rka), rapat mediasi yang difasilitasi polres kaur polda bengkulu tentang kisruh tabal batas menghadirkan pihak pt dsj, pihak asbs dan fpwk dan pemda kaur. 
rapat dipimpin waka polres kaur didampingi asisten ii lianto, sp bertempat di aula polres kaur polda bengkulu. dalam rapat masing-masing opd menjelaskan perizinan yang dimiliki pt dsj, mulai dari dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), badan pertanahan nasional (bpn) kaur, dinas pertanian (dispertan) dan lainnya. 
setelah rapat, peserta sepakat dengan beberapa poin penting. adapun kesepakatan atau kesimpulan dari mediasi yang didapat, tuntutan dugaan batas wilayah kabupaten kaur dengan kabupaten bengkulu selatan oleh fpwk dan asbs tidak dapat dibuktikan. 
kemudian, seluruh perizinan pt dinamika selaras jaya telah dilengkapi oleh pt dsj sampai dengan pembayaran pajak perkebunan sawit dan proses hgu seluas 1.427 ha masih dalam proses di kementerian atr /bpn. 
apabila ada dugaan yang dianggap melanggar hukum, baik secara administrasi maupun pidana yang dapat dibuktikan, silakan untuk membuat laporan ke wadah atau jalur hukum yang ada.
“dengan kesepakatan yang ada, harapan tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. serta apabila masyarakat merasa memiliki bukti kuat untuk melakukan proses hukum yang berlaku,” tutup waka polres.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan