Monev Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Pemprov Bengkulu Komitmen Atasi Kemiskinan

Reporter: Hery Kurniawan |

Editor: Daspan Haryadi |

Rabu , 20 Nov 2024 - 18:40

Kegiatan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 oleh Pemprov Bengkulu di salah satu hotel di Kota Bengkulu, Rabu 20 November 2024. --

"Kedepannya, kami akan melakukan pendataan seluruh pekerja di Bengkulu mendapatkan jaminan sosial," kata Khairil Anwar.

Sementara itu, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia Niken Ariati mengatakan, pihaknya mengapresiasi realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Bengkulu.

“Apresiasi kepada Bengkulu karena saat ini realisasi jaminan sosial tenaga kerja telah mencapai 37 persen, mendekati rata-rata nasional yang berada di angka 39 persen,"ungkap Niken usai pembukaan Monev.

Iajuga menyampaikan, dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu.

Capaian tertinggi adalah di Kabupaten Kaur, dengan realisasi mencapai 75 persen.

Sebaliknya, capaian terendah ada di Kabupaten Lebong, yang masih berada di angka 17 persen.

"Capaian ini sudah yang sangat baik, mengingat keterbatasan APBD, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya maksimal," pungkasnya.*

monev inpres nomor 2 tahun 2021, pemprov bengkulu komitmen atasi kemiskinan                             bengkulu - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali menyatakan komitmen, dalam mengatasi kemiskinan di daerah. 
hal itu terungkapkan dalam monitoring dan evaluasi (monev) intruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. kegiatan dipusatkan di salah satu hotel di kota bengkulu, rabu 20 november 2024.
dalam monev) intruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2021 ini. asisten i sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu khairil anwar mengatakan, berbagai langkah strategis akan dilakukan pemprov bengkulu. 
dalam memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna menghapus kemiskinan ekstrem di provinsi ini.
"salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal. termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan," ujar khairil anwar dalam arahannya saat pembukaan monev inpres nomor 2 tahun 2021.
baca juga:evaluasi kegiatan dd, akhir tahun camat monev pembangunan
baca juga:tim verifikasi monev, pastikan dd tidak nyasar
dia lalu menyebutkan, adanya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial. telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. 
baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat.
“tantangan yang kita hadapi bersama adalah pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya jaminan sosial serta kendala teknis dalam pendataan tenaga kerja di lapangan,” ujar asisten i. 
lebih lanjut, khairil menambahkan, bahwa pemprov bengkulu siap menjadi mitra strategis untuk memastikan semua tenaga kerja di bengkulu, mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak. 
baik itu yang bekerja di sektor formal maupun informal,
ke depan,diakuinya, pemerintah provinsi bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti program ini. 
dengan mendata dan mengikutsertakan pekerja rentan sesuai target dan kemampuan masing-masing daerah.
"kedepannya, kami akan melakukan pendataan seluruh pekerja di bengkulu mendapatkan jaminan sosial," kata khairil anwar. 
sementara itu, asisten deputi jaminan sosial kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk) republik indonesia niken ariati mengatakan, pihaknya mengapresiasi realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di bengkulu.
“apresiasi kepada bengkulu karena saat ini realisasi jaminan sosial tenaga kerja telah mencapai 37 persen, mendekati rata-rata nasional yang berada di angka 39 persen,"ungkap niken usai pembukaan monev.
iajuga menyampaikan, dari 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi bengkulu. 
capaian tertinggi adalah di kabupaten kaur, dengan realisasi mencapai 75 persen. 
sebaliknya, capaian terendah ada di kabupaten lebong, yang masih berada di angka 17 persen.
"capaian ini sudah  yang sangat baik, mengingat keterbatasan apbd, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya maksimal," pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Kaur, Kamis 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan