Pupuk Subsidi Macet, Mentan Amran Marah Hingga Pecat Bawahan

Reporter: Ujang Tamarozi |

Editor: Daspan Haryadi |

Jumat , 08 Nov 2024 - 07:18

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot anak buahnya.-sumber foto: Koranradarkaur.id-

pupuk subsidi macet, mentan amran marah hingga pecat bawahan                             koranradarkaur.id- kegiatan gerakan nasional pangan merah putih yang digelar di lapangan kementerian pertanian (kementan), rabu 6 november 2024 mendadak mencekam saat menteri pertanian amran sulaiman naik ke podium  dan memangil para kelapa desa (kades) yang menghadiri kegiatan tersbut. 
mencekamnya kegiatan tersbut karena kementan mengeluarkan sikap tegas dan meminta direktur utama (dirut) pt pupuk indonesia rachmat pribadi untuk mencopot atau memecat para distributor pupuk yang nakal.
dilihat dari akun tiktok molimo mentan terlihat kesal saat ia mengatakan ke salah satu kades yang dipanggil di atas panggung dan menanyakan apakah pupuk subsidi di daerahnya sudah disalurkan dan sudah menyentuh para petani. 
"bapak belum ada tambahan pupuk di desanya?" tanya amran kepada kades asal sumatra selatan.
"belum pak," jawab kades tersbut.
mentan langsung  memanggil direktur utama pt pupuk indonesia rachmat pribadi dan direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian (psp) kementan, andi nur alamsyah.
baca juga:kuota pupuk subsidi ditambah kementan, simak pesan kadis pertanian kaur 
baca juga:penyaluran pupuk subsidi di bengkulu capai 38.112 ton, cek realisasi di setiap daerah di sini 
"pak dirut, apa permasalahan,  berapa persen pupuk tersalur?" mentan bertanya  ke direktur pt pupuk indonesia.
belum sempat menjawab, direktur pt pupuk indonesia, mentan langsung mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. mentan meminta  direktur pt pupuk indonesia rachmat pribadi untuk memecat anak buahnya. 
"pak dirut, tolong managernya dicopot deh. ini perintah! copot! cek masing-masing yang tidak sampai. aku minta segera dicopot. ini perintah. nggak boleh ditawar," tegas mentan.
"siap pak," kata dirut pt pupuk indonesia sembari mengangguk kepala.
adanya ketegangan dalam kegiatan tersebut berawal dari adanya aduan dari para kepala desa (kades) terkait tersendatnya penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah. 
dalam kesempatan tersebut  mentan  menegaskan, presiden ri prabowo subianto telah menambah kuota pupuk subsidi 100 persen dari jumlah kuota di tahun sebelumnya. yang mana jumlah kuotanya  menjadi 9,55 juta ton.
saat ini presiden republik indonesia telah menambah kuota 100 persen,  bukan 50 persen tapi 100  seluruh indonesia. selain tentang pupuk subsidi juga presiden ri juga telah memutihkan hutang para petani dan nelayan yang macet. ini bukti sayangnya presiden terhadap petani, umkm dan masyarakat kecil indonesia.
sesuai instruksi presiden maka terkait pupuk harus dituntaskan, tidak ada alasan bagi distribusi maupun distributor yang menghambat dan tidak mengikuti aturan dalam penyaluran pupuk subsidi ke petani. apabila ada yang men-maen maka langsung di pecat.
dalam kesempatan tersebut wajar saja mentan marah, karena sebanyak 10 kades yang menghadap, mayoritas mereka mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang belum tersalur ke daerah yang mereka pimpin.  10  kades yang menyampaikan keluhan mulai dari daerah sumatera selatan, cilacap, banten, lampung, ponorogo, banyuwangi, dan aceh.
"bapak/ibu, sekarang tebus pupuk tidak harus ribet cukup  gunakan ktp, apa bila ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat atau lapor ke kementan," jelasnya.
dirut pupuk indonesia mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh dan mencari tahu inti persoalan belum adanya penyaluran tambahan pupuk di 10 daerah tersebut. baik itu kendala  terhambatnya penyaluran pupuk subsidi maupun yang lainnya.
sebelum kegiatan tadi sudah disampaikan ke mentan hasil evaluasi, tetapi pihaknya akan menindak lanjuti dan dilihat secara objektif. laporan dari kades itu spontanitas. ini tentu akan menjadi evaluasi distributor.
dalam perbaikan pt pupuk indonesia tidak akan kompromi, tetapi harus dilakukan evaluasi dan memberikan penilaian yang adil dan objektif.  evaluasi tapi harus fair dan supaya objektif. kalau yang salah ya kita akan pecat dan  sepakat dengan yang  mentan sampaikan. tentu apa yang disampaikan oleh mentan ri akan dilakukan sehingga apa yang dicita-citakan dalam memajukan bangsa ini bisa terwujud.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Kaur, Jumat 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan