Waktu Tinggal 2 Bulan, Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pejabat Masih Ratusan Juta

waktu tinggal 2 bulan, tunggakan pajak kendaraan dinas pejabat masih ratusan juta bengkulu selatan (bs) - hingga akhir oktober 2024 lalu, jumlah tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemkab bs masih juga belum diselesaikan. bahkan, berdasarkan data yang ada di upts ppd samsat bs, tercatat jumlah tunggakan pajak kendaraan dinas masih diangka ratusan juta. sementara itu, waktu penyelesaian tahun 2024 ini hanya tersisa 2 bulan kurang lagi. sehingga, besar kemungkinan tunggakan ini belum akan tuntas hingga akhir tahun. adapun, jika ditotalkan secara keseluruhan, tunggakan pajak kendaraan dinas milik pejabat di lingkungan pemkab bs masih dianggka rp 290 jutaan. baca juga:aneh! kendaraan dinas pejabat dan anggota dprd bs nunggak pajak 6 tahun baca juga:pemkab bengkulu selatan punya 1.086 kendaraan dinas, tapi di mana ya? kepala uptd ppd samsat emron ulah, sh menyebutkan, tunggakan pajak kendaraan dinas di bs ini masig mengkhawatirkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menagihnya. mengingat, dengan waktu yang tersisa tahun 2024 ini, diperkirakan tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut belum akan sepenuhnya lunas. "penagihan langsung sudah kami upaaya ke opd terkait. kami juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat, termasuk meminta bantuan pejabat utama di provinsi untuk penagihan," sebutnya. emron sangat manyayangkan masih adanya tunggakan pajak randis di bs. meskipun telah terjadi penurunan sebesar 55 persen dari total tunggakan awal tahun, jumlah yang tersisa masih terbilang besar. baca juga:puluhan kendaraan dinas di bengkulu selatan bakal dilelang 2024, cek di sini jenis dan harganya "seharusnya, kendaraan dinas ini tidak menunggak pajak, apalagi pemerintah telah menganggarkan dana untuk membayar pajak kendaraan dinas," sesalnya. kepala menambahkan, sejumlah kendaraan yang menunggak pajak adalah kendaraan penting yang digunakan oleh pejabat tertentu di bs. diantaranya, kendaraan mewah di sekretariat dprd bs, dan pemkab bs serta kendaraan yang disediakan bagi pejabat eselon ii. "ini tidak mencerminkan kepatuhan yang baik di mata masyarakat. pemerintah seharusnya lebih dulu taat pajak sebelum mengajak masyarakat," cetusnya. emron juga menyinggung soal kelengkapan dokumen beberapa kendaraan dinas yang kini sudah tidak lengkap, seperti hilangnya bpkb dan stnk. baca juga:tunggakan pajak kendaraan dinas di bengkulu selatan tembus rp 0,5 miliar, samsat : contoh tak baik meski demikian, ia memastikan bahwa pihak samsat siap memfasilitasi pemegang randis yang ingin mengganti dokumen yang hilang tersebut. "masalah dokumen ini sebenarnya bisa diatasi, meskipun memerlukan proses. tapi demi kebaikan bersama, hal ini perlu mendapat perhatian," harapnya. emron berkomitmen, ke depan untuk terus mendorong penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas. jika tidak tuntas, ia memgaku akan bekerjasama dengan aph. bahkan, pihaknya telah melakukan pembicaraan awal dengan kajari bs. mereka siap mendukung penyelesaian tunggakan pajak tersebut. "kami masih mengutamakan pendekatan preventif, tapi tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak hukum jika tunggakan ini tidak terselesaikan,” tutupnya.

Tag

• # dampak tunggakan pajak
• # pajak kendaraan pejabat daerah
• # penyelesaian tunggakan pajak
• # tunggakan pajak ratusan juta
• # masalah tunggakan pajak
• # pajak kendaraan dinas pejabat
• # tunggakan pajak kendaraan dinas

Share

• 
• 
• 
• 
•